Dua Lessor Tolak Putusan PKPU, Ini Tanggapan Garuda Indonesia

Melalui putusan dan tahapan hukum tersebut, Irfan menyebut posisi hukum Garuda Indonesia makin kuat, atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang mendapatkan dukungan sedikitnya 95 persen kreditur dalam tahapan PKPU lalu.

Sebelumnya, Garuda Indonesia sudah menempuh upaya hukum terhadap dua lessor pesawat tersebut, sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan restrukturisasi utang usaha melalui putusan homologasi serta melindungi kepentingan yang lebih luas terhadap kepastian landasan hukum yang solid.

“Hal ini sejalan dengan direalisasikannya Perjanjian Perdamaian PKPU, utamanya terhadap kreditur yang terus mendukung langkah pemulihan kinerja Garuda Indonesia,” kata Irfan.

Melansir Reuters, kedua lessor yang berbasis di Irlandia ini telah mengajukan permohonan ke pengadilan Jakarta dalam upaya untuk membatalkan kesepakatan restrukturisasi maskapai penerbangan Garuda Indonesia, pada Selasa (7/2).

Dalam permohonannya, pihak lessor juga meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Garuda gagal melakukan kesepakatan restrukturisasi dan menyatakan maskapai tersebut pailit. "Garuda lalai dalam menjalankan kewajibannya (berdasarkan perjanjian restrukturisasi)," kata keduanya dalam gugatan ke pengadilan.

Sebelumnya, Garuda sempat menggugat kedua lessor di pengadilan yang sama untuk melawan tuntutan hukum lessor di luar negeri dengan sidang pertama yang dijadwalkan pada 9 Mei. Para lessor keberatan dengan penghitungan tunggakan utang Garuda kepada mereka sebesar Rp2,3 triliun, dengan alasan jumlah klaim sebenarnya adalah Rp5,99 triliun.