Ramai Soal Sewa Pesawat Kemahalan, Ini Respons Dirut Garuda
Beban sewa pesawat terbesar dari total kewajiban GIAA.
ANTARA/Muhammad IqbalJakarta, FORTUNE - Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. akhirnya buka suara soal tarif sewa pesawat perseroan yang lebih mahal sehingga membebani keuangan perusahaan. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, sewa pesawat menjadi beban terbesar karena merupakan kebutuhan utama perusahaan dalam berbisnis.
“Pesawat itu alat produksi kita tentu saja jadi dominan,” kata Irfan saat Fortune Indonesia meminta komentarnya, Selasa (2/11), tentang kondisi liabilitas perusahaan yang sebagian besar porsinya ada di kewajiban sewa pesawat (termasuk pengembalian dan pemeliharaan pesawat).
Mengutip laporan keuangan per kuartal kedua 2021, Garuda Indonesia tercatat memiliki kewajiban sewa pesawat US$8,82 miliar atau setara Rp125,72 triliun. Beban dimaksud menyumbang 68,06 persen terhadap liabilitas perusahaan pada periode sama yang totalnya mencapai US$12,96 miliar atau Rp184,72 triliun.
Dua kali lipat
Mantan Komisaris Garuda Indonesia, Peter F. Gontha, sempat mengungkapkan bahwa maskapai tersebut menyewa pesawat dengan tarif lebih mahal. Dia mencontohkan Boeing 777 yang tarif sewanya US$1,4 juta per bulan. Padahal, seharusnya cuma US$750 ribu per bulan.
“Garuda mulai dari hari pertama bayar dua kali lipat. $1.400.000 juta per bulan,” Gontha menulis pada akun Instagram pribadinya. (Redaksi sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan untuk mengutip pernyataan ini.)
Saat ditanya mengenai kabar tersebut, Irfan Setiaputra menjawab pendek. “Itu masa lalu. Saya enggak mau komentar,” katanya.
Namun, restrukturisasi perusahaan (termasuk pada beban utang sewa pesawat) terus berlangsung, ujarnya. Meski begitu, ia belum dapat menyampaikan sejauh apa progresnya. Perseroan akan berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai hal tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, dalam keterangan kepada wartawan, mengatakan kementeriannya mendukung Gontha untuk memberikan data penyewaan pesawat Garuda Indonesia kepada KPK.
“Jadi kami dorong memang supaya mantan-mantan komisaris atau mantan direksi pada saat itu bisa diperiksa saja untuk mengecek bagaimana sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi. Kita tahu bahwa ini adalah kasusnya ugal-ugalannya di penyewaan pesawat,” kata Arya.
