Pemerataan Infrastruktur Digital Dinilai Masih Jadi Kendala bagi UMKM

Jakarta, FORTUNE - Pemerataan infrastruktur digital dinilai masih menjadi tantangan terbesar dalam percepatan transformasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Padahal, sektor UMKM menyumbang hingga 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja, dan mencakup 99 persen dari seluruh unit bisnis di Tanah Air.

Direktur Digital & Sustainability Grab Indonesia, Rivana Mezaya menilai UMKM merupakan penggerak utama ekonomi nasional yang memiliki potensi besar apabila didukung oleh adopsi teknologi.

"Yang terpenting adalah bagaimana agility UMKM dalam menghadapi berbagai perubahan ekonomi dan pasar, serta memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk efisiensi dan memaksimalkan potensi bisnisnya," ujar Rivana dalam acara National Technology Summit 2025 yang diselenggarakan oleh Linknet & APJII di The Kasablanka Hall Jakarta, Rabu (11/5).

Sejak 2018 Grab telah membantu sekitar 4,6 juta UMKM untuk melakukan digitalisasi bisnis melalui berbagai platform dan solusi teknologi yang disediakan perusahaan.

Sementara itu, Chief Enterprise Business Officer Linknet, Linggajaya Budiman, menyoroti tantangan geografis Indonesia yang membuat pembangunan infrastruktur digital tidak mudah. "Indonesia itu bukan cuma luas, tapi juga terdiri dari banyak pulau. Pulau-pulau itu datarannya tidak rata, ada yang gunung, ada yang lembah. Kondisi ini membuat proses pembangunan jaringan menjadi kendala,” katanya.

Tantangan tersebut tidak hanya dihadapi Linknet, tetapi juga seluruh operator telekomunikasi di Indonesia. Ia menegaskan, konektivitas kini menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar bagi pelaku usaha di era digital.

Sementara itu, President Director PT Lippo Karawaci Tbk, Marlo Budiman, mengatakan pelaku usaha berkomitmen terus mendorong pertumbuhan dan kemandirian UMKM melalui jaringan Lippo Malls Indonesia.

“Salah satu wujud nyata dukungan kami terhadap UMKM adalah dengan menyediakan ruang di atrium atau area mal untuk kegiatan usaha mereka,” ungkap Marlo.

Saat ini Lippo Malls Indonesia mengoperasikan 69 mal yang tersebar di 36 kota. Melalui jaringan tersebut, perusahaan aktif menyediakan ruang bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis dan beradaptasi.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan meningkatkan konektivitas digital di pusat-pusat perbelanjaan.

Selain itu, Lippo Karawaci juga memberikan pelatihan bisnis dan literasi digital kepada pelaku UMKM, termasuk cara menjalankan bisnis online, serta pemanfaatan pembayaran digital berbasis QR Code.

“Sekarang sudah bukan zamannya lagi transaksi tunai. Digitalisasi menjadi keharusan agar UMKM bisa bersaing,” ujarnya.

Sepanjang 2023, perusahaan mal milik Grup Lippo ini telah membina 1.000 UMKM, dan pada 2024 jumlahnya meningkat tiga kali lipat menjadi 3.000 UMKM. Lippo juga memberikan ruang usaha dengan harga ekonomis sebagai bentuk dukungan terhadap daya saing pelaku UMKM di tengah kondisi ekonomi yang menantang.