Kasus Fintech Ilegal, Asosiasi Coret Keanggotaan Indo Tekno Nusantara

Sementara itu, sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh asosiasi, Dewan Etik/Kehormatan AFTECH juga telah memberikan teguran kepada 6 penyelenggara fintech yang bekerjasama dengan pinjol ilegal dan memberhentikan 1 anggota terkait dengan hal tersebut. 

Diketahui sebelumnya, pinjol illegal telah mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Hal inilah yang menjadi perhatian Presiden RI dan jajarannya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahkan telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pinjol ilegal yang telah merugikan masyarakat selama ini. 

Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Komunikasi & Informatika (KOMINFO) juga terus menerus melakukan berbagai upaya tegas dalam memberantas pinjol ilegal. 

OJK mencatat, industri fintech lending di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan data OJK hingga 6 Oktober 2021, jumlah fintech lending terdaftar dan berlisensi mencapai 106 unit. 

Dari jumlah tersebut hingga Agustus 2021 juga telah menyalurkan total pinjaman sebesar Rp251,42 triliun ke 68.414.603 rekening peminjam. Jumlah pinjaman tersebut rata-rata digunakan untuk mengembangkan usaha mikro kecil, mengatasi kebutuhan dana darurat, serta membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga selama masa sulit Covid-19. 

Pandemi Covid-19 telah meningkatkan kebutuhan pendanaan di masyarakat. Pinjol ilegal memberikan kemudahan akses pendanaan, namun demikian, pijol ilegal tersebut telah melanggar aturan dengan menerapkan beban bunga yang tinggi serta melanggar berbagai prinsip tata kelola yang baik dalam industri fintech. 

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga Augustus 2021, lebih dari 4.800 situs pinjaman online illegal telah muncul selama 5 tahun terakhir, yang mana mereka tidak seperti fintech lending terdaftar dan berizin yang mematuhi peraturan OJK serta kode etik dari AFPI & AFTECH.  

Pandu Sjahrir yang juga merupakan Ketua Badan Pengembangan Keuangan Digital menyatakan bahwa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sangat mendukung upaya pemerintah dalam memberantas pinjol ilegal dan mendorong kolaborasi bersama industri dalam melakukan hal ini. Kadin bersama asosiasi industri fintech berkomitmen untuk senantiasa menjaga ekosistem fintech dari pinjol ilegal dan mengedepankan perlindungan konsumen dalam rangka mendukung pertumbuhan ekosistem layananan keuangan digital Indonesia.  

“Kami mengingatkan masyarakat untuk mencari tahu terlebih dahulu dan selalu berhati -hati ketika akan menggunakan layanan fintech lending. Pastikan juga bahwa layanan yang digunakan sudah terdaftar dan berlisensi. Kita harus awasi bersama, agar peran dari fintech di Indonesia dapat benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyaman dan aman,” kata Pandu.