Daftar 11 Bank Ditutup OJK per Agustus 2026, Apa Saja?

Pencabutan izin dilakukan usai melalui proses pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut daftar 11 bank ditutup OJK per Agustus 2026:

1. PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat (7 Januari 2026)

2. PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur (27 Januari 2026)

3. Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat (9 Februari 2026)

4. PT BPR Kamadana, Bangli, Bali (18 Februari 2026)

5. PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta (9 Maret 2026)

6. PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatra Barat (31 Maret 2026)

7. PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah (25 Juni 2026)

8. PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, Jawa Timur (3 Juli 2026)

9. PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta (7 Juli 2026)

10. PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, Jawa Barat (16 Juli 2026)

11. PT BPR Citra Bersada Abadi, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi (19 Agustus 2026)

Pihak OJK menjelaskan penutupan izin usaha dilakukan pada lembaga perbankan yang terindikasi bermasalah. Penyebabnya didominasi oleh kondisi keuangan yang memburuk, terutama dalam permodalan internal. Ini diperparah oleh kegagalan pengurus dan pemegang saham dalam memulihkan krisis keuangan sesuai batas waktu yang ditetapkan regulator.

Sebelum izin usahanya dicabut, BPR Citra Bersada Abadi berstatus sebagai BPR Dalam Penyehatan (BPD) sejak 6 Agustus 2026. Tindakan ini dilakukan lantaran Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di level minus 2,98 persen dan rata-rata rasio kas tiga bulan hanya 3,59 persen.

Kondisi yang tidak kunjung membaik membuat otoritas mengambil langkah tegas. Penanganan bank bermasalah tersebut kemudian dialihkan ke tahap likuidasi sekaligus permohonan pencabutan izin kepada regulator. Selain itu, pencabutan izin pada sejumlah BPR dipicu oleh temuan pelanggaran dan pengabaian prinsip kehati-hatian oleh manajemen.

Setelah izin usaha BPR dicabut, kegiatan operasional bank dihentikan dan kantor ditutup untuk umum. Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menangani proses likuidasi serta penyelesaian hak dan kewajiban bank.

LPS juga akan memproses pembayaran simpanan nasabah yang memenuhi ketentuan penjaminan. Sebelum pembayaran dilakukan, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah.

Daftar nasabah yang berhak menerima pembayaran akan diumumkan melalui situs resmi LPS. Nasabah kemudian dapat mencairkan simpanannya melalui bank pembayar yang ditunjuk dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan.

Selama proses likuidasi, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham BPR dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset dan kewajiban bank tanpa persetujuan LPS. OJK mengimbau nasabah tetap tenang karena penyelesaian simpanan akan dilakukan sesuai mekanisme penjaminan yang berlaku.