Jakarta, FORTUNE - Indonesia Anti Scam Centre (IASC) memblokir dana yang terindikasi scam keuangan senilai Rp724 miliar. Pemblokiran tersebut dilakukan setelah mendapat 637.055 laporan masyarakat sejak 22 November 2024 hingga 31 Juli 2026.
Dari laporan tersebut, sekitar 179.881 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, sementara 607.210 rekening di antaranya telah dilakukan pemblokiran sebagai bagian dari upaya menghentikan aliran dana hasil kejahatan.
Tidak hanya memblokir, IASC juga telah mengembalikan dana korban sebesar Rp204,3 miliar yang berasal dari rekening yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.
Sementara, pada 1 Januari hingga 31 Juli 2026, unit OJK yakni Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga menerima 25.875 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut, sebanyak 22.529 merupakan pengaduan terkait pinjaman online ilegal, 3.170 pengaduan investasi ilegal, dan 176 pengaduan gadai ilegal.
Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK, Hudiyanto, mengatakan pelaku penipuan semakin banyak memanfaatkan teknologi digital, penyalahgunaan data pribadi, serta rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran keuangan ilegal.
"Pelaku melakukan tekanan melalui telepon, pesan singkat, aplikasi percakapan, maupun media sosial dengan ancaman menyebarluaskan data pribadi atau menghubungi keluarga, rekan kerja, maupun tempat kerja korban," ujar Hudiyanto.
Pelaku juga dapat melakukan teror berulang agar korban membayar pinjaman yang sebenarnya tidak pernah diajukan. Karena itu, lanjutnya, masyarakat diminta tidak melakukan pembayaran hanya karena tekanan atau ancaman, serta tidak membuka tautan, memasang aplikasi, atau memberikan akses ke perangkat dan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.
Selain itu, Satgas PASTI masih menemukan modus berupa masuknya dana ke rekening masyarakat tanpa pernah melakukan pengajuan atau persetujuan yang jelas dari penerima. Setelah dana diterima, pelaku biasanya meminta korban mengembalikan dana ke rekening tertentu dengan berbagai alasan.
Ia mengimbau, masyarakat yang menerima dana semacam itu atau mengalami modus serup diminta tidak menggunakan maupun mengembalikannya secara langsung. Konfirmasi sebaiknya dilakukan melalui bank dan kanal resmi untuk memastikan asal-usul transaksi.
Selain itu, masyarakat diminta tidak menggunakan dana tersebut dan tidak langsung mengembalikannya ke rekening yang diberikan melalui telepon, SMS, atau WhatsApp. Masyarakat juga diminta segera melakukan konfirmasi dan laporkan kepada bank melalui kanal resmi untuk memastikan asal-usul transaksi dan memperoleh penanganan yang sesuai.
Modus lain dilakukan dengan mengatasnamakan lembaga resmi menggunakan nama, logo, atau atribut tertentu. Pelaku kemudian meminta data sensitif seperti OTP, PIN, kata sandi, kode verifikasi, hingga akses perangkat. Informasi yang mencurigakan perlu dikonfirmasi melalui kanal resmi lembaga terkait.
Satgas PASTI mengingatkan masyarakat tidak mudah tergiur penawaran keuntungan tinggi dalam waktu singkat, pekerjaan daring berbasis komisi, dan investasi yang meminta setoran secara bertahap.
Selain itu, terdapat modus yang menawarkan penyelesaian pinjaman secara cepat dengan meminta biaya di muka, termasuk janji penghapusan utang, penghapusan data pinjaman, atau perbaikan riwayat kredit. Penawaran tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dan penyalahgunaan data pribadi, sebab tidak ada pihak yang dapat menghapus kewajiban utang atau memperbaiki riwayat kredit secara instan dengan imbalan tertentu.