Ada 1.442 BPR di Indonesia, Semua Dijamin LPS?

Tak hanya itu, Didik juga menyebut Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU PPSK) menjadi tonggak baru untuk BPR dan BPRS untuk berkontribusi lebih besar bagi perekonomian melalui regional dan pengembangan UMKM.

Menurutnya, ada beberapa hal mendasar untuk penggalian untapped potential BPR/BPRS. Hal tersebut antara lain transformasi digital BPR/BPRS melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas bisnis melalui perluasan layanan intermediasi keuangan. “Yang tidak kalah penting ialah perluasan akses sumber pendanaan dan penyertaan modal kepada lembaga penunjang BPR/BPRS,” kata Didik.

BPR/BPRS pun kini diperbolehkan untuk melakukan penawaran umum di bursa efek (IPO). Bahkan, dari eberapa penelitian menunjukkan bahwa initial public offering (IPO) bank dapat mendorong peningkatan permodalan, profitabilitas, efisiensi, pendapatan, dan perbaikan good corporate governance (GCG).

Dalam kesempatan tersebut ia juga menjelaskan, hadirnya UU PPSK selain membuka pintu lebar bagi inovasi dalam desain produk BPR/BPRS. UU P2SK juga dapat mendorong kapasitas bisnis BPR/BPRS, antara lain ialah diperbolehkannya BPR/BPRS untuk melakukan kegiatan penukaran valuta asing, transfer dana baik untuk kepentingannya maupun kepentingan nasabah, dan juga BPR kini dapat melakukan pengalihan piutang.

“Kini BPR/BPRS juga dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum dalam penyaluran kredit UMKM dan dapat bekerjasama dalam pelayanan jasa keuangan dan perbankan lainnya. Sehingga dengan adanya UU PPSK ini, BPR/BPRS dapat memenuhi kebutuhan nasabah secara lebih komprehensif,” jelas Didik.

Selanjutnya, BPR/BPRS pun perlu untuk terus mendorong literasi dan inklusi keuangan, khususnya di daerah. Sebab, keberadaan BPR/BPRS di seluruh penjuru Indonesia ini dapat menjadi salah satu tools untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.