Bank Raya Luncurkan Logo Baru, Siap jadi Bank Digital

Dalam kesempatan wawancara virtual dengan Fortune Indonesia, Direktur Utama Kaspar Situmorang pun sempat menceritakan awal mula inisiatif pendirian Bank Raya yang akan dibentuk menjadi bank digital. 

Kaspar menyatakan, niat pendirian bank digital berawal dari konsep besar BRIvolution 1.0. Program tersebut diuji coba pada 2017 dan telah dilaksanakan sejak 2018. 

Karpar yang sempat menjabat Executive Vice President Digital Banking Development and Operation BRI ini pun juga menyatakan, pihaknya di BRI mulai tergerak untuk membentuk bank digital sejak 2020. 

"Pada saat 2020 kita melihat pekembangan bank digital saat itu sudah tumbuh dan kompotitor (di Indonesia) sudah merilis amunisinya sehingga kita sudah prepare dan sudah ready untuk merilis. Namun kami (BRI) merilis kami punya bank digital tahun 2021," jelas Kaspar di Jakarta, Kamis (18/11).

Seperti diketahui sebelumnya, Bank Raya sengaja dibentuk untuk menjadi bank digital guna menarik ceruk pasar baru yakni milenial.

Dalam keterbukaan sebelumnya, direksi Bank Raya juga memastikan, meski telah berganti nama, seluruh perjanjian atau kontrak dengan para nasabah, debitur, atau mitra usaha yang telah ditandatangani dan menggunakan nama lama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, masih akan tetap berlaku. 

Direksi juga memastikan, buku cek, bilyet giro, tabungan dan bilyet deposito yang memuat nama dan logo PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, masih dapat digunakan. 

Selanjutnya, pihaknya juga akan memberitahukan kepada Nasabah mengenai perubahan tersebut melalui Website dan/atau pengumuman di kantor cabang atau community branch Bank Raya.

Hingga semester I-2021, Bank Raya masih mencatatkan kinerja yang solid dengan membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp26,22 miliar. Raihan tersebut tumbuh 31,07 persen secara year on year (yoy) dari Rp20,04 miliar pada Juni 2020. 

Meski demikian, penyaluran kredit miliknya masih terkontraksi 5,75 persen (ytd) hingga akhir Juni 2021 menjadi Rp18,37 triliun. Sementara itu, untuk himpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat senilai Rp20,05 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan akhir 2020 yang senilai Rp22,99 triliun.