Jakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur dengan menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu pada Jumat (30/10).
Kedua tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT BPR DCN alias ZNA dan Direktur PT BPR DCN, berinisial APW. Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara Tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum dan memperoleh pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21) pada 14 Oktober 2026.
Dalam penyidikannya, OJK menemukan dugaan sejumlah perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana perbankan. Pertama, kedua tersangka tersebut tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan PT BPR DCN atas penarikan kas bon pada periode Januari 2020 hingga Juni 2024, dengan sisa dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan senilai sekitar Rp5,8 miliar.
Selain itu, tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan PT BPR DCN atas pengambilan persediaan logam mulia dan perhiasan emas yang menjadi agunan milik BPR senilai sekitar Rp600 juta pada Februari 2024.
Terakhir, kedua tersangka justru membuat pencatatan palsu dalam pembukuan PT BPR DCN melalui pemberian 71 fasilitas kredit atas nama 31 debitur dengan nilai sekitar Rp15,6 miliar pada periode Juli 2020 hingga Juni 2024. Fasilitas kredit tersebut diduga diberikan tanpa sepengetahuan debitur alias pencairan dananya tidak digunakan oleh debitur yang bersangkutan.
Tersangka APW juga diduga tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan PT BPR DCN atas penghimpunan dana dari 37 deposan melalui 78 bilyet deposito dengan nilai sekitar Rp32,9 miliar pada periode Maret 2020 hingga 2022.
Atas dugaan perbuatannya, OJK mendakwa kedua tersangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b serta Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juncto Pasal 20 huruf c dan juncto Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar sangkaan, para tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 miliar.
Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Agus E. Siregar, menyampaikan penyidikan kasus ini adalah komitmen OJK untuk memperkuat penegakan hukum, menjaga integritas industri perbankan, dan melindungi kepentingan masyarakat.
"Penyidikan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perbankan," ujarnya dalam pernyataan resmi, Sabtu (31/10).
Agus menyatakan, OJK terus meningkatkan pelindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat. Dalam penanganan tindak pidana di sektor jada keuangan ini berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kejaksaan Republik Indonesia.