Tantangan Penyaluran KPR di Tengah Backlog Perumahan

Dalam hal housing finance Indonesia, lanjut Mirza, ada pekerjaan rumah yang sangat besar yaitu terkait tingginya angka kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) rumah di Indonesia. 

Kementrian PUPR mencatat angka backlog rumah kini bertambah menjadi 12,75 juta. Padahal sebelumnya sering disampaikan pemerintah bahwa angka backlog rumah mencapai 11,4 juta. 

Tingginya kebutuhan memiliki rumah menurut Mirza, tidak seimbang dengan pendanaan yang ada untuk perumahan. Adapun backlog perumahan yang terus meningkat, terutama meingkatnya permintaan perumahan untuk segmen menengah bawah. 

Pendanaan perbankan untuk KPR, di satu sisi masih memerlukan dukungan pendanaan bagi bank, seperti tabungan, deposito, giro. Namun belum sepenuhnya aman untuk memenuhi pendanaan KPR bagi masyarakat. Lantas bagaimana caranya untuk meningkatkan pendanaan bagi perumahan?  

Menurut Mirza, tentu diperlukan adanya suatu perputaran kredit atau opsi pendaan KPR dengan pasar yang sudah ada. Seperti praktek di negara maju, ada pasar yang memperjual belikan kredit perumahan yakni melalui secondary mortgage.  

“Di Indonesia, sejatinya sudah mulai ada ide tersebut (pasar secondary mortgage). Ini sudah didorong, tetapi merurut kami belum berkembang dengan baik. Mungkin perlu pelonggaran regulasi, atau regulasi baru, atau bantuan dari berbagai stakeholders, kementrian/lembaga,” jelas Mirza. 

Pengamat Pembiayaan Perumahan Erica Soeroto mengatakan, untuk pendanaan perumahan, bank atau lembaga keuangan dapat melakukan penghimpunan dana jangka panjang dapat dilakukan melalui pasar modal atau tabungan wajib. 

“Sebelum tentukan pilihan, terlebih dahulu harus dianalisis biaya dan manfaatnya, terutama bagi masyarakat. Hal ini penting karena kunci keberhasilan sistem tersebut, adalah efisiensi, demi tercapainya keterjangkauan,” kata mantan Dirut SMF itu. 

Menurutnya, sistem pembiayaan perumahan di Indonesia belum efisien. Sebabnya, tingkat kesejahteraan masyarakat rendah memaksa tingkat bunga tinggi, tidak terjangkau, Sn masih perlu subsidi. Dampaknya, volume KPR relatif kecil.  

“Dominasi perbankan yang rentan terhadap berbagai risiko karena sumber dananya jangka pendek. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat suku bunga, sehingga KPR menjadi semakin tidak terjangkau,” katanya. 

Dia menambahkan, selisih antara tingkat suku bunga pasar dengan tingkat bunga yang terjangkau, masih cukup tinggi. Hal ini terjadi terutama spread perbankan yang relatif tinggi dan sistem pembiayaan perumahan yang tidak berfungsi dengan baik sehingga kondisi pasar tidak efisien.