Pemerintah dorong Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Airlangga menjelaskan bahwa dengan TKDN, produk dalam negeri yang memiliki nilai penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen wajib digunakan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Produsen dalam negeri ataupun pejabat pengadaan barang dan jasa didorong untuk mengikuti ketentuan TKDN tersebut. 

Pemerintah pun terus mendukung program P3DN dalam pengadaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan Kementerian/Lembaga. “Sebagai contoh, saat ini sedang didorong penggunaan produk Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam negeri antara lain laptop dan produk elektronik perkantoran lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian nasional juga telah menunjukkan komitmen yang besar dalam mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri seperti yang ditunjukkan oleh PT Pertamina (Persero) (Pertamina) dan PT PLN (Persero). 

PT Pertamina (Persero) berhasil mencatatkan pencapaian TKDN sebesar 55,6 persen di tahun 2020 dan menargetkan capaian TKDN sebesar 59,45 persen di 2021. Sedangkan PT PLN (Persero) berhasil mencapai nilai TKDN sebesar 40,1 persen di tahun 2020, dan menargetkan capaian TKDN sebesar 45 persen di 2021 dan selanjutnya sebesar 60 persen di 2025.

Komitmen untuk mendukung program P3DN juga ditunjukkan oleh 32 (tiga puluh dua) BUMN lainnya yang dapat mencatatkan realisasi TKDN rata-rata diatas 50 persen dengan total nilai Rp115,2 triliun di tahun 2020. 

“Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan setiap Kementerian/Lembaga memberikan gambaran Rencana Aksi P3DN untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan komitmen pelaksanaan P3DN pada instansi masing-masing,” tutur Menko Airlangga. 

Rakor timnas P3DN juga mengevaluasi hasil kerja setiap Pokja sampai saat ini, membahas penyusunan agenda kerja/roadmap timnas P3DN, dan mereview penggantian/perubahan nomenklatur anggota Pokja Timnas P3DN (Lembaga/Jabatan atau pribadi).