Pendaftaran Panwaslu Desa 2024 Resmi Dibuka, Begini Syaratnya

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kalurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, berikut ini adalah beberapa persyaratan yang perlu disiapkan.

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
2. Fotokopi KTP.
3. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli.
5. Daftar riwayat hidup.
6. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan.
7. Surat rekomendasi/izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih.
8. Surat pernyataan.

Pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Panwaslu kelurahan/desa dibuka selama 6 hari, yaitu tanggal 14-19 Januari 2023. Perlu diketahui, Panwaslu Desa mulai bekerja sejak pelantikan hingga semua tahapan Pemilu 2024 selesai.

Selain kelengkapan berkas di atas, calon pelamar juga harus bersedia memenuhi syarat di bawah ini yang disertakan dalam surat pernyataan.

• Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945.
• Tidak pernah menjadi anggota partai politik*)/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir*).
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
• Bersedia untuk bekerja penuh waktu.
• Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.
• Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
• Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
• Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan - Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.