Program Pembiayaan Melawan Rentenir Salurkan Kredit Rp1,25 Triliun

Tirta juga menjelaskan, beberapa TPAKD telah menawarkan suku bunga kredit hingga nol persen. 

Rendahnya bunga tersebut lantaran dana yang dipinjamkan berasal dari dana sosial yang dikumpulkan dan digabung menjadi satu. 

Program K/PMR diberikan oleh lembaga jasa keuangan formal kepada pelaku UMKM dengan proses pencairan kredit mulai dari 3 hari kerja hingga maksimal 12 hari kerja. Suku bunga pun terbilang rendah atau di bawah KUR. Sedangkan plafon yang ditetapkan sangat bervariasi di setiap daerahnya. 

Di sisi lain, OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan dan menutup 103 entitas pinjol ilegal yang beredar melalui aplikasi di HP dan di website yang bisa merugikan masyarakat. 

“Kami terus melakukan pencegahan melalui patrol siber dan menutup entitas pinjol ilegal yang kembali kami temukan,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing terpisah melalui keterangan resmi di Jakarta, (2/12). 

Menurut Tongam, pemberantasan pinjol ilegal memerlukan kerjasama dari seluruh pihak, terutama masyarakat agar jangan mengakses pinjol ilegal yang bisa merugikan. Oleh karena itu, masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif diminta meminjam pada fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK. Sebagai informasi saja, sejak tahun 2018 sampai dengan November 2021, Satgas sudah menutup sebanyak 3.734 pinjol ilegal. 

Tak hanya itu, SWI juga telah menghentikan satu entitas yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin. Selain itu SWI juga menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga money game dan tiga kegiatan usaha robot trading tanpa izin. Tongam terus mengimbau masyarakat agar mewaspadai perdagangan kripto tanpa izin.

“Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," kata Tongam. 

Dirinya juga menjelaskan, sebelum berinvestasi kripto, masyarakat harus jeli mengamati dua faktor penting. Di antaranya pengecekan daftar pedagang kripto dan daftar aset kripto di Bappebti sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto. 

"Ini sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto,” kata Tongam. 

Menurut Tongam, belakangan juga marak penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.