Restitusi Pajak: Pengertian, Jenis, dan Persyaratannya

Restitusi pajak adalah permohonan untuk pengembalian pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada negara. Sederhananya, negara membayarkan kembali atau mengembalikan wajib pajak yang telah dibayarkan. Istilah ini tercantum dalam UU KUP.

Restitusi pajak dapat terjadi jika jumlah utang atau pajak yang dibayarkan lebih besar dibanding dari jumlah pajak terutang atau dibayarkan. Dengan catatan, tidak ada utang pajak lainnya yang dimiliki wajib pajak.

Peraturan restitusi pajak bertujuan melindungi hak Wajib Pajak. Selain itu, pelaporan tersebut juga sebagai jaminan dari pemerintah untuk Wajib Pajak. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua kondisi yang menyebabkan restitusi pajak, yakni sebagai berikut:

1. Restitusi pajak yang seharusnya tidak terutang

Jenis restitusi pajak pertama adalah kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

• Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam rangka impor.
• Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan pembayar pajak.
• Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan karena kesalah pemotongan atau pemungutan.

2. Restitusi pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM

Jenis restitusi pajak ini terjadi karena Wajib Pajak membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar dari semestinya. Pengajuan pengembalian dapat dilakukan dengan memiliki proses Pengembalian Pendahuluan maupun proses restitusi biasa.

Proses Pengembalian Pendahuluan dapat dilakukan untuk Wajib Pajak tertentu. Proses pengembalian lebih cepat karena hanya dilakukan penelitian, tetapi kemungkinan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan jika menemukan data terbaru.

Sedangkan, proses restitusi biasa dilakukan melalui pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan lebih lama, yakni hingga 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, terdapat tiga kriteria yang berhak menerima restitusi. Selengkapnya di bawah ini!

1. Wajib pajak kriteria tertentu (Pasal 17C UU KUP)

Berikut ini mereka yang masuk dalam kriteria ini, antara lain:

• Menyampaikan SPT tepat waktu
• Tidak memiliki tunggakan jenis pajak lainnya
• Tidak pernah dipidana karena tindak pidana di bidang perpajakan
• Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan hasilnya pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

2. Wajib pajak kriteria tertentu (Pasal 17D UU KUP)

Wajib pajak yang masuk kategori ini, yakni:

• Wajib Pajak orang pribadi tidak memiliki usaha yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi.
• Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah Rp100 juta.
• Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan jumlah lebih bayar sebesar Rp1 miliar.

3. Pengusaha kena pajak berisiko rendah (Pasal 9 UU PPN)

Mereka yang masuk dalam kriteria ini, antara lain:

• Perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
• Perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di bursa efek
• Pengusaha kena pajak yang ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)
• Pengusaha kena pajak yang ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan
• Produsen atau pabrik yang memiliki tempat untuk kegiatan produksi.

Kemungkinan pengembalian dana kelebihan pajak dapat diterima oleh Wajib Pajak dalam waktu 1–4 bulan sejak diajukannya permohonan.

Jadi, restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang dilakukan oleh negara. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk Anda.