Jakarta, FORTUNE – Satuan Tugas Perumahan menyatakan 22 juta - 27 juta keluarga di Indonesia masih mendiami rumah yang kurang layak huni, jauh melampaui angka kekurangan kepemilikan (backlog) perumahan nasional yang berkisar 9 juta keluarga.
Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan angka pasti mengenai hunian tidak layak tersebut masih dalam tahap pengerjaan.
“Punya rumah tapi tidak layak huni itu lebih dari 22 juta. Kisaran 20 hingga 27 juta, datanya belum final. Kalau tidak salah saat ini juga sensus ekonomi ya, sedang berjalan," ujar Hashim pada acara Penyerahan 30 Sertifikat Hak Milik Rumah Cahaya kepada Pahlawan di Menara II BTN, Jakarta, Senin (31/8).
Tingginya angka hunian tidak layak ini sejalan dengan rilis data Statistik Perumahan 2026 pada Agustus 2026. Data tersebut menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni baru 70,30 persen.
Meski tumbuh 1,9 persen poin ketimbang capaian 2025 yang sebesar 68,40 persen, data ini mengindikasikan sekitar 29 dari 100 rumah tangga di Indonesia masih belum menikmati fasilitas hunian yang memadai, termasuk kalangan pejuang ekonomi hingga pahlawan nasional.
Merespons tantangan tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat akses pembiayaan dan program perumahan bagi masyarakat prasejahtera.
Sepanjang semester I-2026, penyaluran kredit perumahan subsidi BTN tumbuh 8,1 persen (YoY) mencapai Rp196,96 triliun. Pada periode sama, Kredit Program Perumahan BTN untuk mendukung agenda pemerintah telah menyerap anggaran Rp4,1 triliun.
Selain dorongan pembiayaan komersial dan subsidi, perbankan pelat merah ini aktif menyalurkan program renovasi dan pembangunan hunian sosial. Sejak 2022 hingga 2026, BTN mencatat renovasi dan pembangunan 477 rumah sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keluarga prasejahtera, nelayan, petani pesisir, hingga korban bencana alam di berbagai wilayah.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menegaskan komitmen perseroan untuk tidak sekadar membangun fisik bangunan, melainkan juga menata pemukiman secara holistik.
“Persoalan perumahan Indonesia tidak cukup dijawab hanya dengan membangun rumah. Kita juga harus membangun manusia dan ekosistem perumahan yang akan menjadi fondasi perumahan Indonesia di masa depan,” kata Nixon.