Comscore Tracker
FINANCE

Tahan Bunga Acuan 3,50%, Ini 5 Inisiatif Bauran Kebijakan BI 

BI suntik likuiditas quantitative easing Rp137,24 triliun.

Tahan Bunga Acuan 3,50%, Ini 5 Inisiatif Bauran Kebijakan BI source_name

by Suheriadi

Jakarta,FORTUNE - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 17 hingga 18 November 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50 persen. Sedangkan untuk suku bunga Deposit Facility juga tetap sbesar 2,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25 persen. 

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 

"BI juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut," kata Perry melalui konfrensi video di Jakarta, Kamis (18/11). 

Perry juga menambahkan, pihaknya juga menjalankan inisiatif bauran kebijakan melalui lima langkah berikut:

Menjaga stabilitas nilai tukar

Perry menyatakan, bank sentral terus melanjutkan kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. 

"Nilai tukar Rupiah pada 17 November 2021 melemah 0,53 persen secara point to point dan 0,56 persen secara rerata dibandingkan dengan level Oktober 2021," kata Perry. 

Perry mebambahkan, pelemahan nilai tukar Rupiah disebabkan oleh aliran masuk modal asing yang terbatas di tengah persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik dan terjaganya pasokan valas domestik. 

Dengan perkembangan tersebut, Rupiah sampai dengan 17 November 2021 mencatat depresiasi sebesar 1,35 persen (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2020, lebih rendah dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India, Malaysia, dan Filipina.  

BI tambah likuiditas quantitative easing Rp137,24 triliun

BI juga terus melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif . 

BI tercatat juga telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp137,24 triliun sejak awal Januari 2021 hingga 16 November 2021. BI juga telah melakukan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp143,32 triliun. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebagaimana telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 hingga 31 Desember 2021. 

"Pembelian tersebut terdiri dari Rp67,87 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO)," kata Perry. 

Perkuat kebijakan SBDK

BI juga emperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman analisis pada kelompok bank-bank terbesar yang memiliki pangsa kredit sekitar 70 persen dari industri. 

BI pun mencatat, pada pasar uang dan pasar dana, suku bunga PUAB overnight dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 52 bps dan 151 bps sejak Oktober 2020 menjadi 2,80 persen dan 3,17 persen pada Oktober 2021. 

"Di pasar kredit, penurunan SBDK perbankan terus berlanjut, diikuti penurunan suku bunga kredit baru," lanjut Perry. 

Pertahankan MDR QRIS 0% untuk merchant UMi

BI juga berkomitmen untuk mempertahankan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS untuk merchant kategori Usaha Mikro (UMI) sebesar 0 persen sampai dengan 30 Juni 2022. 

Perry menyatakan hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga kesinambungan akseptasi dan penggunaan QRIS dengan tetap menjaga sustainabilitas industri. 

Menggencarkan promosi perdagangan dengan mata uang lokal

Memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi transaksi perdagangan dengan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS). 

Perry juga menyampaikan, pada November dan Desember 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Brunei, dan Singapura.

Related Articles