UU P2SK Perluas Tugas dan Fungsi LPS, Ini Rinciannya

Selain itu, terdapat penguatan dan penambahan kewenangan LPS seperti pemeriksaan bank dan perusahaan asuransi, penempatan dana pada Bank Dalam Penyehatan (BDP), hingga Pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP). 

Selain itu, fungsi LPS berdasarkan UU P2SK ini adalah menjamin simpanan, menjamin polis, serta turut aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan,  melakukan resolusi bank juga likuidasi perusahaan asuransi. 

"Kita harus terus menanamkan awareness kepada nasabah dan masyarakat luas," kata Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih. 

Selain itu, terdapat perubahan kelembagaan dari sisi internal, yaitu organ LPS sama dengan Dewan Komisioner (DK), pembidangan tugas DK, pembentukan Badan Supervisi LPS, serta Anggota Dewan Komisioner yang dipilih DPR yang diusulkan Presiden. Lana menilai keberadaan UU ini jelas akan memberikan banyak pengaruh dan penyesuaian pada visi-misi juga penguatan SDM. 

"Termasuk regulasi, infrastruktur dan sistem IT sebagai bagian transformasi selama masa transisi dan mudah-mudahan terus dinamis lima tahun ke depan," katanya.