52 Persen Ekonom Nilai Ekonomi RI Memburuk, Ini Hasil Survei LPEM FEB UI

Mayoritas ekonom menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk dalam tiga bulan terakhir. Dari 63 responden yang disurvei, sebanyak 33 ekonom (52 persen) memberikan penilaian negatif.

Rinciannya, 29 ekonom (46 persen) menilai kondisi ekonomi lebih buruk dan empat ekonom (6 persen) menyebutnya jauh lebih buruk. Sementara itu, 25 responden menilai kondisi ekonomi tidak berubah dan lima lainnya melihat adanya perbaikan.

Pasar tenaga kerja menjadi indikator yang mengalami penurunan paling signifikan secara statistik. Sebanyak 46 ekonom (73 persen) menilai penciptaan lapangan kerja melemah dibandingkan enam bulan sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 16 ekonom menilai penurunannya jauh lebih besar.

Penilaian negatif juga terlihat pada kondisi lingkungan bisnis. Sebanyak 35 ekonom (56 persen) menilai situasi bisnis memburuk dalam tiga bulan terakhir. Sementara itu, 24 responden menganggap kondisinya tidak berubah dan hanya empat ekonom yang melihat adanya perbaikan.

Sebanyak 49 ekonom (78 persen) menilai tekanan inflasi terhadap perekonomian Indonesia berada pada tingkat tinggi. Sebanyak 44 responden memilih kategori tinggi dan lima lainnya menilai sangat tinggi. Hanya satu responden yang menilai tekanannya rendah.

Dalam satu bulan ke depan, 38 ekonom (60 persen) memperkirakan tekanan inflasi akan meningkat. Sebanyak 22 responden memprediksi tekanan tidak berubah, sedangkan tiga responden memperkirakan penurunan.

Meski mayoritas masih mengantisipasi tekanan harga, rata-rata penilaian terhadap ekspektasi inflasi turun dari 0,91 pada survei semester I 2026 menjadi 0,60 pada semester II. LPEM mencatat perubahan ini signifikan secara statistik. Namun, skor yang masih positif menunjukkan kecenderungan responden tetap melihat tekanan inflasi meningkat.

Survei LPEM turut menguji agenda pemerintah yang dinilai paling berisiko tidak memenuhi ekspektasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati urutan pertama, dipilih oleh 54 dari 63 ekonom (86 persen).

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berada di posisi berikutnya dengan 76 persen responden. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dipandang berisiko tidak tercapai oleh 68 persen ekonom.

Kekhawatiran terhadap MBG tercermin dalam pilihan responden jika biaya program meningkat jauh melampaui perkiraan. Sebanyak 73 persen ekonom memilih memperlambat perluasan program dan 71 persen mendukung pengurangan jumlah penerima manfaat. Sebanyak 54 persen bahkan memilih penghentian program sepenuhnya.

Hanya sebagian kecil responden yang memilih opsi untuk mempertahankan program melalui pelebaran defisit fiskal atau peningkatan penerimaan negara. Masing-masing opsi itu dipilih oleh dua responden atau 3 persen dari total sampel.

Pada asumsi makroekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, para ekonom menunjukkan keraguan. Sebanyak 37 dari 63 responden (59 persen) menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen sebagai asumsi yang paling sulit dicapai.

Asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS menempati urutan kedua, dipilih oleh 12 responden (19 persen). Sebanyak enam ekonom (10 persen) menilai seluruh asumsi makroekonomi dalam RAPBN tersebut dapat tercapai.

Sementara itu, kebijakan fiskal memperoleh skor rata-rata minus 0,60 pada skala penilaian LPEM. 32 responden menilainya tidak efektif atau sangat tidak efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi. 26 responden menilai kebijakan tersebut tidak memberikan dampak.

Penilaian terhadap kebijakan sektor keuangan membaik dibandingkan survei sebelumnya, tetapi skor rata-rata masih berada di bawah titik netral. Adapun penilaian terhadap kebijakan fiskal, pasar tenaga kerja, dan moneter secara umum tidak berubah secara signifikan.

Survei Ahli Ekonomi Semester II 2026 dilakukan LPEM FEB UI pada 21 September hingga 13 Oktober 2026 melalui platform daring. Sampelnya mencakup 63 ekonom dari kalangan akademisi, lembaga penelitian, sektor swasta, serta organisasi dan institusi multinasional, dengan responden dari berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri.