Bahlil Ancam Evaluasi Kontrak Gas bagi Negara yang Tidak Kooperatif
- Pemerintah membuka peluang menghentikan ekspor gas ke negara mitra yang dinilai tidak kooperatif, dengan evaluasi seluruh kontrak pasokan energi.
- Bahlil Lahadalia menekankan kerja sama perdagangan energi harus berlandaskan kesetaraan dan saling menghormati, bukan hubungan sepihak saat pihak asing membutuhkan energi.
- Evaluasi kontrak diposisikan sebagai bagian kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia, namun negara sasaran, mekanisme, serta jadwal pelaksanaannya belum dirinci.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah membuka peluang menghentikan ekspor gas bumi kepada negara mitra yang dinilai tidak kooperatif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan akan mengevaluasi seluruh kontrak pasokan energi tersebut.
Pernyataan ini dia sampaikan dalam acara peresmian penerimaan gas JNE#6 dan fasilitas produksi Lapangan Maha-South di Kalimantan Timur, Kamis (22/10). Ia menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menghormati dalam kerja sama perdagangan internasional.
Menurut Bahlil, hubungan perdagangan energi tidak boleh berlangsung sepihak. Pihak asing tidak bisa hanya mendekati Indonesia saat membutuhkan energi. Namun, mereka mengabaikan etika diplomasi ketika muncul persoalan lain yang dapat diselesaikan melalui dialog.
“Itulah asas kesetaraan. Jangan pada saat mereka butuh baru mereka datang untuk memohon, pada saat ada persoalan lain yang sesungguhnya mampu dibicarakan baik-baik saja, seperti saudara yang tidak tahu adat saja,” kata Bahlil seperti dikutip dari siaran virtual.
Dia menegaskan kemutlakan kedaulatan Indonesia dalam hubungan internasional. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang. Pemerintah menolak sikap negara lain yang memandang rendah kedudukan Indonesia.
“Saya tidak ingin ada negara lain yang kemerdekaannya diberikan, mau mencoba menganggap seolah-olah mereka yang paling hebat daripada negara lain,” ujarnya.
Evaluasi ini menempatkan perdagangan energi sebagai bagian dari kepentingan nasional. Keberlanjutan kerja sama ekonomi kini bergantung pada sikap saling menghormati antarnegara. Meski demikian, Bahlil belum memerinci daftar negara sasaran, mekanisme, maupun jadwal pelaksanaan evaluasi kontrak tersebut.
