Pemerintah Alokasikan Rp1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Ini Sasarannya
Pemerintah menyiapkan program satu orang satu rekening untuk 25 juta warga berusia di atas 17 tahun dari desil 1 hingga desil 4.
Anggaran program mencapai Rp1,28 triliun, dengan setoran awal Rp50 ribu dan target inklusi keuangan naik menjadi 99 persen.
BRI dan BSI menyiapkan pendataan serta rekening massal, sementara DNKK berfokus pada kesejahteraan keuangan keluarga.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah tengah menyiapkan program satu orang satu rekening yang akan menyasar 25 juta warga desil 1-desil 4 di usia di atas 17 tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,28 triliun.
Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi awal yakni Rp11 triliun, yang kemudian turun menjadi Rp3,8 triliun, dan akhirnya Rp1,28 triliun.
"Sektoran awal disiapkan Rp50 ribu dan anggarannya Rp1,28 triliun," ujar Airlangga dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026, dilansir secara daring, Kamis (22/10).
Melalui program ini, pemerintah membidik peningkatan inklusi keuangan Indonesia naik dari 93 persen menjadi 99 persen.
Dalam pelaksanaannya, saat ini pendataan terkait masyarakat yang menerima manfaat tengah disiapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia berdasarkan DTSEN. Nantinya, BRI dan BSI akan menjadi penyedia rekening massal bagi 25 juta masyarakat tersebut.
"Dan ini disiapkan datanya oleh BRI dan Bank Syariah, berdasarkan DTSEN daripada BPS dan juga LPS," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif.
"Jadi bukan hanya soal pembukaan rekening," terangnya.
Di samping itu, pemerintah juga berupaya untuk mneingkatkan inklusi keuangan melalui rekening pelajar yang telah diikuti oleh 59,18 juta pelajar dengan total dana tabungan Rp27 triliun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan data OJK dan BPS bahwa tingkat inklusi keuangan RI sudah mencapai 93,61 persen, kemudian literasi keuangan sebesar 69,57 persen.
Menurutnya, tingkat literasi keuangan RI telah melampaui rata-rata OECD yakni 63 persen. Sementara inklusi keuangan RI telah melampaui target RPJMN 2029 sebesar 93 persen.
Dalam agenda yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraann Keluarga (DNKK), yang menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2026. Apabila sebelumnya fokus lembaga kepada tingkat inklusi, kini fokusnya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga.
