JAKARTA, FORTUNE - Rencana impor 105 ribu mobil pick-up secara utuh (completely built up/CBU) dari India untuk kegiatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai kritik. Ekonom dan Pendiri INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menilai bahwa kebijakan tersebut mencerminkan permasalahan kepemimpinan ekonomi dan ketidaksinkronan industrialisasi nasional.
Langkah ini berpotensi menjadi bentuk deindustrialisasi terselubung di tengah komitmen pemerintah memperkuat hilirisasi dan manufaktur dalam negeri.
“Terlihat praktis dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Selasa (24/2).
Dari sisi makroekonomi, impor dalam jumlah besar juga dinilai berisiko menekan neraca perdagangan dan memperdalam tekanan pada neraca pembayaran.
Kritik juga diarahkan pada dampak terhadap industri domestik. Selama dua dekade terakhir, industri otomotif nasional berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global. Indonesia sendiri telah mengekspor otomotif ke manca negara dalam jumlah besar, yakni 518 ribu unit.
Menurutnya, kebijakan ini akan melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia. Masuknya kendaraan impor dalam jumlah besar dikhawatirkan menurunkan tingkat utilisasi pabrik dalam negeri serta menekan volume produksi.
“Kebijakan ini menjadi preseden bahwa industri domestik bisa dengan mudah dikorbankan demi solusi cepat, yang pada akhirnya melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, kebijakan ini dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok.
“Negara mendorong TKDN dan investasi manufaktur, tetapi di sisi lain membuka pintu impor massal. Inkonsistensi kebijakan seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dan berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang,” tuturnya.
Berdasarkan sejumlah faktor tersebut, pemerintah didesak untuk membatalkan rencana impor tersebut dan mengedepankan kebijakan yang konsisten serta strategis.
“Dana publik dan pajak seharusnya digunakan untuk memperkuat industri nasional. Pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan membuat kebijakan industri yang konsisten dengan agenda hilirisasi,” tegasnya.
Sebagai konteks, pemerintah berencana mendatangkan 105 ribu mobil pickup untuk PT Agrinas Pangan Nusantara. Impor tersebut terdiri atas 35 ribu mobil pickup tipe 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd (M&M), 35 ribu unit pickup 4x4 dari Tata Motor, dan 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama.