Apa Saja Tugas 13 Komisi di DPR RI? Ini Bidang Kerjanya

Dengan bidang yang menjadi cakupan kewenangannya, tugas 13 komisi di DPR RI untuk Komisi I yang utama ada pada ranah pengawasan dan penelitian kebijakan di bidang tersebut.

Komisi I DPR juga berwenang memberikan persetujuan terkait perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi I dibantu mitra kerjanya, yaitu sebagai berikut: 

• Kementerian Luar Negeri

• Kementerian Pertahanan

• Kementerian Komunikasi dan Digital

• Panglima TNI (Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU)

• Badan Intelijen Negara (BIN)

• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

• Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)

• Badan Keamanan Laut (Bakamla)

• Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

• Dewan Pers

• Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

• Komisi Informasi Pusat (KIP)

• Lembaga Sensor Film (LSF)

Jika Komisi I fokus pada bidang luar negeri, ranah dalam negeri menjadi tugas utama Komisi II. 

Tugas komisi di DPR RI satu ini mencakup pengawasan dan penelitian pada kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan pelayanan publik. Mereka juga menangani ranah pertahanan dan reformasi agraria.

Tidak hanya itu saja, pengawasan dan regulasi pelaksanaan pemilu menjadi salah satu tugas Komisi II dalam parlemen.

Berikut beberapa mitra kerja yang membantu Komisi II dalam menjalankan tugasnya.

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

• Komisi Pemilihan Umum (KPU)

• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

• Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

• Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

• Badan Kepegawaian Negara (BKN)

• Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)

• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

• Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

• Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Dalam bidang penegakan hukum, Komisi III dipercaya untuk mengemban tugas di bidang tersebut. Pengawasan pada lembaga penegak hukum dan pelaksanaanya menjadi tugas utama Komisi III.

Di parlemen, mereka juga memiliki wewenang untuk membahas serta menetapkan undang-undang dalam ranah hukum dan keamanan. 

Adapun mitra kerja dalam bertugas, yaitu sebagai berikut:

• Kejaksaan Agung

• Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

• Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

• Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

• Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

• Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV merupakan salah satu dari Komisi yang ada di DPR. Mengawasi dan meneliti  dalam lingkup pertanian, kehutanan dan kelautan menjadi tugas komisi di DPR RI satu ini.

Isu-isu ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan fokus utama mereka. Dalam hal ini, mereka berwenang mengeluarkan kebijakan dan memastikannya sesuai regulasi yang ada.

Tidak hanya Komisi IV sendiri, mereka juga bekerja sama dengan mitra kerja lainnya yang bergerak di bidang yang relevan. Berikut beberapa mitranya. 

• Kementerian Pertanian

• Kementerian Kehutanan

• Kementerian Kelautan dan Perikanan

• Badan Urusan Logistik (Bulog)

• Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

• Badan Pangan Nasional (Bapanas)

• Badan Karantina Indonesia

Mencakup bidang infrastruktur dan perhubungan, Komisi V banyak melakukan tugas pada bidang tersebut, mulai dari pengawasan, penelitian, dan pembuatan kebijakan terkait pembangunan.

Pengembangan transportasi juga masih dalam ranah tugas Komisi V dalam bidang perhubungan.

Berikut mitra kerja Komisi V.

• Kementerian Pekerjaan Umum

• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

• Kementerian Perhubungan

• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

• Kementerian Transmigrasi

• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Berikutnya, ada Komisi VI yang berperan penting dalam bidang ekonomi dan perdagangan di Indonesia. 

Di DPR RI, mereka bertugas dalam mengawasi dan membahas rancangan undang-undang terkait bidang kerjanya.

Kehadiran Komisi VI DPR RI membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lingkungan kondusif di sektor perdagangan. Dengan cakupan tugas yang luas, Komisi VI bersinergi dengan sejumlah mitra kerjanya, yaitu sebagai berikut:

• Kementerian Perdagangan

• Kementerian BUMN

• Kementerian Koperasi

• Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

• Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Sebelumnya tugas komisi di DPR RI ini berada mencakup bidang energi dan teknologi, Komisi VII kini menangani tugas di bidang UMKM hingga ekonomi kreatif.

Tugas utamanya mencakup pengawasan dan pengawasan sektor-sektor tersebut. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Mitra kerjanya terdiri dari delapan kementerian dan lembaga, yaitu:

• Kementerian Perindustrian

• Kementerian Pariwisata

• Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

• Kementerian UMKM

• Badan Standardisasi Nasional (BSN)

• Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

• Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

• Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi DPR yang bertugas dalam bidang agama, sosial, serta perempuan dan anak adalah Komisi VII. Adapun tugasnya mencakup pengawasan, penelitian, dan pembahasan kebijakan berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Dalam melakukan tugas-tugasnya, Komisi DPR RI ini juga berkolaborasi dengan beberapa mitra kerja, yaitu:

• Kementerian Agama

• Kementerian Sosial

• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

• Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

• Badan Wakaf Indonesia (BWI)

• Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Di Gedung Senayan, Komisi IX mengkhususkan diri menangani bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Komisi tersebut dipercaya untuk mengemban tugas pengawasan dan pembahasan kebijakan terkait bidang yang ditanganinya.

Menetapkan anggaran dan mengevaluasi program yang telah terlaksana juga menjadi tugasnya. Mitra kerjanya mencakup tujuh kementerian dan lembaga terkait bidang terkait, yaitu sebagai berikut:

• Kementerian Kesehatan

• Kementerian Ketenagakerjaan

• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

• Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)

• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

• Badan Gizi Nasional

Komisi X bertugas pada bidang pendidikan, olahraga, serta sains dan teknologi. Tugas utamanya mencakup menyusun, mengawasi, hingga menyusun anggaran pada bidang tersebut.

Selama melaksanakan tugas komisi di DPR RI di bidang tersebut, mereka akan bekerja sama dengan enam mitra strategisnya. Adapun mitranya untuk periode 2024-2029, yaitu sebagai berikut.

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

• Kementerian Kebudayaan

• Kementerian Pemuda dan Olahraga

• Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Khusus bidang keuangan, DPR mempercayakan tugas tersebut kepada Komisi XI. Mulai dari perencanaan, pembuatan, hingga pengawasan keuangan negara jadi tanggung jawabnya.

Mereka juga aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. 

Mitra strategisnya terdiri atas tujuh kementerian dan lembaga untuk membantu tugasnya, yaitu:

• Kementerian Keuangan

• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

• Bank Indonesia (BI)

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Termasuk salah satu Komisi DPR RI terbaru yang dibentuk untuk periode 2024-2029, Komisi XII bertugas dalam bidang energi, lingkungan, dan investasi. 

Tugas komisi di DPR RI ini meliputi menyusun undang-undang, mengawasi kinerja para petinggi, dan mendorong investasi yang berkelanjutan.

Komisi XII dibantu oleh sejumlah mitra kerjanya, yaitu sebagai berikut:

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

• Kementerian Lingkungan Hidup

• Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

• Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

• Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

• Dewan Energi Nasional (DEN)

• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

Terakhir, ada Komisi XIII yang merupakan komisi baru yang membidangi regulasi informasi dan HAM di parlemen. 

Komisi ini banyak menangani berbagai isu krusial, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), keiimigrasian, permasyarakatan, dan penanggulangan terorisme. 

Sebagai komisi baru, mereka akan bekerja sama dengan beberapa mitra kerja, yaitu:

• Kementerian Hukum dan HAM

• Kementerian Sekretariat Negara

• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

• Komnas HAM

• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Itu dia beberapa tugas 13 komisi di DPR RI dengan 2 tambahan komisi baru untuk periode 2024-2029. Semoga bermanfaat!