Belum Final, Pemerintah Masih Hitung Jumlah Insentif Kendaraan Listrik
Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko "Jokowi" Widodo berencana mengumumkan nominal insentif kendaraan listrik 3-4 hari ke depan. Namun, ini bukan berarti mekanisme penerapan insentif itu telah siap.
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan detail serta formula kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi. Pembicaraan dengan DPR RI pun hingga kini belum terjadi.
"Nanti kita hitung berapa harga mobil listrik yang akan kena insentif. Bisa saja kita tentukan mobil listrik yang di bawah Rp800 juta. Ini bisa saja, belum final," kata Agus dalam konferensi pers Outlook Industri 2023, Selasa (27/12).
Dia menambahkan masih ada pembahasan yang berkaitan dengan anggaran. Jika pemerintah jadi mengucurkan subsidi pada 2023, salah satu hal yang dikhawatirkan adalah penurunan penjualan dari pabrikan akibat tertahannya minat belanja karena menunggu tempo insentif.
Menanggapi hal tersebut, Agus tidak menampik bakal ada potensi kerugian beberapa waktu menjelang insentif itu diketok oleh Presiden Jokowi. Namun, dia optimistis akan ada potensi pendapatan lebih besar ketika insentif diberikan.
"Masih banyak formula dari kebijakan pemberian insentif ini. Yang pasti pemerintah akan berkonsultasi dengan DPR. Namun, saat ini belum, karena masih melakukan finalisasi," kata Agus.
Bus listrik juga bakal dapat insentif
Pemerintah sangat mendukung pengembangan industri otomotif berbasis baterai, kata Agus. Karena itu, insentif juga akan diberikan pada bus listrik, bukan hanya mobil listrik, mobil hybrid, dan motor listrik.
Mobil listrik kemungkinan akan mendapat subsidi Rp80 juta, mobil hybrid Rp40 juta, dan motor listrik Rp8 juta. Untuk bus listrik, Agus mengatakan kajian tengah dilakukan karena rata-rata harga bus listrik Rp1,3 miliar.
"Karena ini untuk kepentingan publik, ini tentu akan jadi perhatian kita. Namun, kita belum tentukan besarannya," ujarnya.
Kalkulasi untuk bus listrik berbeda karena kendaraan itu berkaitan dengan perusahaan. Menurut Agus, kebijakan tersebut diambil berdasarkan tolok ukur dari beberapa negara maju yang sukses mengembangkan kendaraan listrik.
Jamin keberlanjutan IKM otomotif konvensional
Tranformasi kendaraan listrik kemungkinan dapat mengganggu industri kecil menengah (IKM) dalam industri otomotif konvesional yang biasa memasok suku cadang. Agus menjamin subsidi kendaraan listrik juga akan berimbas positif pada IKM otomotif. Pasalnya, konversi kendaraan listrik akan melibatkan bengkel-bengkel tersebut.
"Program insentif itu kita berikan kepada konversi dari motor tua, motor lama, second hand, combustion. Itu semua pengerjaan konversinya itu pasti tidak ada di industri otomotif. Pengerjaan konversinya itu pasti di bengkel-bengkel. Itu akan hidup," kata Agus.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufik Bawazier, mengatakan hingga saat ini tidak ada IKM tutup. Usaha-usaha itu justru mengalami peningkatan penjualan. Menurutnya, kebijakan menyangkut penggunaan suku cadang lokal ini tepat sasaran dan akan terus didorong.
"Nanti mobil listrik, saya sampaikan ke teman-teman di IKM, jangan lihat Indonesia. Pasar global itu juga membutuhkan kalian. Artinya kalian juga bisa menjadi bagian dari supply chain international untuk mensuplai mobil listrik di negeri mana pun," ujar Taufik.
