Jakarta, FORTUNE - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, perbaikan diperlukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dia menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, untuk membahas evaluasi sekaligus menguatkan sistem tata kelola gizi nasional.
Luhut mengatakan pelaksanaan MBG harus ditopang oleh data akurat, pengawasan ketat, serta evaluasi berkelanjutan agar pemerintah dapat segera mengidentifikasi dan memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian DEN adalah penentuan lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), yang menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG di lapangan.
Luhut meminta pembangunan SPPG lebih difokuskan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya daerah yang memiliki tingkat stunting dan kerentanan pangan tinggi.
Saat ini, sekitar 1.700 SPPG diprioritaskan untuk dibangun di sejumlah wilayah, antara lain Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Luhut, penentuan lokasi SPPG tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek kemudahan operasional maupun faktor bisnis. Pemerintah harus memastikan fasilitas tersebut dibangun di daerah yang memiliki kebutuhan paling mendesak.
“Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan,” ujar Luhut dikutip dari keterangan resmi, Kamis (20/8).