Dampak PSN Berikan Stimulus Bagi Perekonomian Hingga Rp1.670 Triliun

Hingga Mei 2023, ada 156 PSN yang telah diselesaikan dengan nilai investasi lebih dari Rp1.000 triliun di seluruh Indonesia.

"Dampak ekonomi berkaitan erat dengan kondisi bahan baku yang bisa disediakan dari lokal. Ketika proyek PSN banyak disuplai oleh industri dalam negeri, maka dampak ekonominya akan lebih jauh meningkat," kata Rofik.

Hasil penelitiannya menunjukkan dari 17 sektor PSN yang ada, sektor kawasan, jalan dan jembatan, serta smelter memiliki kontribusi paling besar pada  tingkat output perekonomian dengan Rp1.269 triliun.

Bila diperinci, PSN sektor kawasan menstimulasi hingga Rp661 triliun, memberi Rp300 triliun nilai tambah, dan menyerap 1.888 tenaga kerja.

Sementara, sektor jembatan dan jalan memberi kontribusi output ekonomi Rp401 triliun, memberi nilai tambah Rp182 triliun, dan menyerap 1.181 tenaga kerja.

Untuk PSN sektor smelter, sumbangannya terhadap output perekonomian nasional mencapai Rp207 triliun, memberi nilai tambah Rp82 triliun, dan menyerap 337 tenaga kerja.

“Ini harus didorong komitmen dari industri untuk masuk. Jadi sekarang tugas kita untuk memanen dari infrastruktur yang ditanam untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar,” ujar Rofik.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan terdapat 210 PSN dan 12 program yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 21 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenko Perekonomian nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pihaknya menargetkan tambahan 27 PSN yang diharapkan dapat rampung pada akhir 2023. Kemudian, terdapat tambahan 31 PSN yang diharapkan dapat rampung pada semester pertama 2024. Apabila PSN belum rampung konstruksi, setidaknya PSN telah menyelesaikan perizinan, pembebasan lahan, dan pembiayaan (financial close).

Wahyu mengatakan Kemenko Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan mengevaluasi pelaksanaan PSN dengan Presiden Joko Widodo pada Juni 2023, termasuk mengevaluasi PSN yang baru diusulkan masuk daftar.

Sebab, sebagian besar PSN yang baru diusulkan masuk daftar PSN merupakan PSN dengan skema pendanaan dari swasta.