Bapanas Tegaskan Perpanjangan Bansos Beras Tak Berdasar Alasan Politis

Jakarta, FOTUNE – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan keputusan untuk memperpanjang bantuan pangan beras sampai Juni 2024 tidak berdasar atas peristiwa politik mendatang, yakni Pemilihan Umum yang akan terselenggara pada Februari mendatang.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan keputusan ini murni merupakan bentuk perhatian pemerintah agar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dapat terus terjaga.

Sebab, penyaluran bantuan pangan beras pada 2023 dinilai dapat membantu menjaga inflasi dan harga beras.

“Perpanjangan bantuan pangan beras sampai Juni 2024 telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini,” kata Arief dalam keterangan yang dikutip Senin (20/11).

Arief mengatakan panen raya yang biasanya terjadi di Maret dan April diperkirakan akan mundur atau kemungkinan akan bergeser satu atau dua bulan setelahnya. Padahal, pada awal 2024 nanti ada peristiwa besar seperti Pemilu dan Idul Fitri yang bakal meningkatkan permintaan beras secara signifikan.

“Bapak Presiden Joko Widodo meminta untuk selalu memperkuat stok CBP (cadangan beras pemerintah) yang nantinya disalurkan melalui bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM (keluarga penerima manfaat) hingga Juni 2024,” ujarnya.

Dalam dua tahun terakhir, puncak tertinggi produksi beras secara bulanan terjadi pada Maret dan April.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras pada Maret 2022 mencapai 5,49 juta ton, dan pada April 2022 mencapai 4,45 juta ton. 

Tren yang sama juga terjadi pada 2023. Pada Maret 2023, produksi beras mencapai 5,13 juta ton, dan April mencapai 3,66 juta ton.

Arief mengatakan Bapanas memperkirakan CBP yang harus dimiliki selama enam bulan pada 2024 mencapai 1,32 juta ton. 

“Tentunya [Bapanas] bersama Perum Bulog akan mengantisipasi pergeseran masa panen raya tahun depan apabila benar tidak terjadi di Maret dan April. Kami berkomitmen akan menyerap produksi beras dalam negeri untuk terus memperkuat stok CBP,” kata Arief.

Penyaluran bantuan pangan beras, menurutnya, berperan sebagai unsur penekan harga di tingkat konsumen dan sekaligus menjaga inflasi nasional. Meskipun CBP juga mengandalkan beras impor untuk pasokan, harga di tingkat petani tidak akan begitu terpengaruh, kata Arief.

Tahun ini Indonesia berencana mengimpor 3,5 juta ton beras. Perinciannya, izin untuk 2 juta ton telah diterbitkan sejak awal 2023, dan 1,5 juta ton lainnya adalah tambahan. Impor 3,5 juta ton beras dimaksudkan untuk cadangan beras pemerintah (CBP).

“Selama dua kali tahap penyaluran bantuan pangan beras di tahun ini, inflasi dapat terjaga, terutama inflasi beras. Begitu pula harga beras di konsumen yang dapat ditekan agar tidak bergejolak semakin tinggi,” ujarnya

Bantuan pangan beras tahap pertama yang disalurkan sejak April sampai Juli 2023, turut mendorong penurunan tingkat inflasi beras.

Pada Februari 2023, tingkat inflasi beras mencapai 2,63 persen alias semakin menurun hingga mengalami deflasi pada Juli 2023.

Selanjutnya, setelah penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua yang dimulai kembali pada September 2023, terjadi penurunan inflasi beras secara bulanan.

Pada September 2023, inflasi beras secara bulanan mencapai 5,61 persen, sementara pada Oktober 2023 turun menjadi 1,72 persen.