Erick Thohir Bela Sri Mulyani Untuk Penambahan Subsidi Energi Rp350 T
Belanja subsidi energi tahun ini Rp349,9 triliun.
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.Jakarta, FORTUNE - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut baik dukungan DPR RI terhadap usulan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani ihwal penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Erick, persetujuan DPR itu secara otomatis akan memastikan bahwa BBM, LPG, dan listrik yang disubsidi nantinya tidak naik.
“Ini bukti negara hadir dan terus berupaya keras, karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global,” kata Erick dalam keterangan resmi, Jumat (20/5).
Kementerian BUMN bersama Pertamina dan PLN akan berfokus menjaga ketersediaan energi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Pernyataan ini menyusul persetujuan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terhadap usulan pemerintah terkait penambahan subsidi energi pada APBN 2022 dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan pada Kamis (19/5).
Usulan telah disetujui DPR
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta penambahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk belanja subsidi kompensasi energi tahun ini sebesar Rp349,9 triliun.
Tambahan belanja tersebut terdiri atas tambahan pembayaran subsidi BBM dan LPG sebesar Rp74,9 triliun, serta pembayaran kompensasi Rp275 triliun.
Dia pun merevisi harga ICP tahun ini dari US$63 per barel menjadi US$ 99,4-US$ 102,5 per barel. Dengan asumsi harga ICP US$100 per barel, subsidi energi tahun ini akan naik Rp74,9 triliun menjadi Rp 208,9 triliun.
Usulan tambahan subsidi dan kompensasi itu telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jumat (20/5). Tambahan subsidi dan kompensasi ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih.
Dengan begitu, masyarakat yang masih menggunakan barang-barang yang mendapat subsidi dan kompensasi tidak akan mengalami kenaikan harga.
Tarif listrik orang kaya naik
Selain itu, Pemerintah dan DPR juga setuju untuk menaikkan tarif bagi pelanggan listrik di atas 3.000 volt ampere (VA). Langkah ini ditempuh untuk berbagi beban antara kelompok rumah tangga mampu, badan usaha, dan pemerintah.
Dengan demikian, dampak kenaikan harga minyak (ICP) terhadap penyediaan energi nasional tidak semuanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
