Comscore Tracker
NEWS

Kantongi PMN dan Dana CDB, Proyek Kereta Cepat Berlanjut

Progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 79%.

Kantongi PMN dan Dana CDB, Proyek Kereta Cepat BerlanjutIlustrasi Kereta Cepat Jepang. Shutterstock/Ingolf Nistad

by Eko Wahyudi

Jakarta, FORTUNE – Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) langsung berlanjut setelah beroleh persetujuan dari pemerintah ihwal penyertaan modal negara (PMN).

PMN yang akan dialokasikan Rp4,3 triliun, digunakan untuk membayar kewajiban modal dasar dari konsorsium. Sementara, pinjaman dari China Development Bank (CBD) diperkirakan US$4,55 miliar atau setara Rp64,9 triliun.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi, mengatakan progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kini sudah lebih dari 79 persen. “Bahkan, saat ini, rangkaian kereta atau Electric Multiple Unit (EMU) untuk proyek tersebut sudah memasuki tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang di Qingdao, Cina, dengan sistem manajemen mutu terstandarisasi internasional ISO 9001,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (1/11).

Porsi struktur pembiayaan KCJB

Secara terperinci, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CDB) dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium. Dari 25 persen ekuitas, 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.

Dengan begitu, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek. Sisa 8 persennya dibiayai ekuitas dan pinjaman pihak Tiongkok tanpa jaminan dari pemerintah Indonesia.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun melalui kerja sama Indonesia dan Tiongkok. Progres pengerjaannya cukup cepat dibandingkan dengan proyek serupa di India, yang terpaksa mundur dari awal 2023 menjadi 2028 sebagai imbas pandemi COVID-19.

Alasan KCJB disuntik PMN

Staf khusus Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga, sempat menyatakan alasan penting penyuntikan PMN pada proyek tersebut. Saat ini, arus kas sejumlah BUMN dalam konsorsium kereta cepat terganggu dampak pandemi. Karenanya, belum ada yang sempat menyetorkan modal untuk PSN tersebut.

“Ini kondisi mau tidak mau supaya kereta cepat segera terlaksana, pemerintah perlu ikut memberikan pendanaan, karena corona membuat proyek terhambat,” kata dia, Minggu (10/10).

Padahal dalam perencanaan awalnya, pembangunan KCJB akan memakan anggaran US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun. Dalam perjalanannya, terjadi kelebihan biaya menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun.

Dalam hematnya, pendanaan pemerintah untuk kereta api cepat berlaku di hampir semua negara. Selain itu, ia menyebut kondisi geografis proyek sebagai dalih pembengkakan anggaran, selain pula lonjakan biaya pembebasan lahan.  “Jadi dua hal ini yang membuat anggaran jadi naik,” kata Arya.

Luhut Ketua Komite Pembangunan KCJB

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang menjadi perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Dalam beleid tersebut, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Luhut bertugas menyepakati atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan jika terjadi kelebihan biaya. Tugas itu meliputi perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan atau penyesuaian persyaratan serta jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan patungan. 

Selain itu, Luhut bertugas menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan terjadi kenaikan atau perubahan biaya proyek. Tugas itu meliputi rencana PMN kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) untuk keperluan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, serta pemberian penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium BUMN apabila diperlukan. 
 

Related Articles