Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan saat membuka Halalbihalal Idulfitri 1444 H lingkup Kemenko Marves, Selasa (2/5). (Dok. Kemenko Marves)Jakarta, FORTUNE - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) akan melakukan penyidikan penuh terhadap insiden ledakan yang terjadi di pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, (24/12/2023).
“Saya minta kita tegas terhadap penyidikan ini. Tidak perlu ragu-ragu. Kalau ada yang harus dipidanakan, ya dipidanakan saja. Supaya ke depan tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi,” kata Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, lewat keterangannya, Selasa (16/1).
Luhut menegaskan hal tersebut ketika memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Menteri Perindustrian (Menperin), Wakil Asisten Teritorial (Waaster) Panglima TNI, Kapolda Sulawesi Tengah, Pangdam XIII/Merdeka dan pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan tersebut merupakan rapat lanjutan dari rapat koordinasi pertama yang dilakukan pada 28 Desember tahun lalu.
Luhut memberikan instruksi kepada kepolisian bersama Kemenperin dan Kemenaker untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan-kepatuhan dan ketentuan ketenagakerjaan. Bukan hanya untuk Smelter ITSS, tetapi juga untuk seluruh smelter yang lain.
“Saya minta penanganan kasus ini harus dilakukan secara terpadu, semua K/L harus saling mendukung. Kita harus tunjukkan bahwa kita memang butuh investasi, tetapi mereka harus patuh dengan peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Jangan sampai aturan itu disepelekan,” ujarnya.
Ada pelanggaran SOP
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaa,n Ida Fauziyah, menyatakan terdapat indikasi kuat terjadi pelanggaran SOP dan kelalaian dalam penerapan persyaratan K3. Hal ini yang diindikasi menyebabkan terjadi kecelakaan kerja berupa ledakan dan kebakaran tanur.
“Kami menyarankan agar dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, selain menggunakan KUHP dapat memasukkan UU Ketenagakerjaan, untuk memberikan efek jera kepada perusahaan agar dapat diupayakan tanggung jawab pidana juga dapat dikenakan kepada korporasinya,” katanya.
Kasus sudah naik penyidikan
Dalam laporannya, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menyampaikan status penanganan perkara telah ditingkatkan dari tahapan penyelidikan ke penyidikan. Pihaknya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi peristiwa, serta melaksanakan penyitaan terhadap barang bukti.
“Rencana tindak lanjut dari para penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli forensik dan saksi ahli ketenagakerjaan, koordinasi dengan Divhubinter dan Kedubes Tiongkok, gelar perkara, koordinasi dengan JPU, serta koordinasi dengan pihak perusahaan,” ujarnya.
