Nilai Remitansi PMI Capai Rp288,1 triliun, Dampak ke Kesejahteraan Masih Terbatas
- KP2MI dan Women’s World Banking menandatangani kerja sama untuk mengkaji dampak remitansi PMI serta mengembangkan Indonesia Remittance Development Index (IRDI).
- Remitansi PMI mencapai US$17,2 miliar atau Rp288,1 triliun pada 2025, tetapi mayoritas masih digunakan untuk konsumsi harian, bukan usaha produktif atau kesejahteraan jangka panjang.
- Kajian menempatkan perspektif gender karena 63,13 persen calon PMI adalah perempuan, dengan fokus pada kendali finansial, aset, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi daerah.
Jakarta, FORTUNE — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bergandengan tangan dengan Women’s World Banking demi mengukur dan mengoptimalkan dampak ekonomi dari dana remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Kamis (17/9) di Jakarta untuk menyusun “Kajian Dampak Remitansi” sekaligus mengembangkan Indonesia Remittance Development Index (IRDI).
Bank Indonesia (BI) melaporkan nilai remitansi PMI mencapai US$17,2 miliar atau sekitar Rp288,1 triliun pada 2025. Meski nilainya besar, pemanfaatan dana tersebut dinilai belum maksimal dalam menopang kesejahteraan jangka panjang.
Saat ini, arus remitansi masih mendominasi pemenuhan kebutuhan konsumsi harian keluarga. Sebaliknya, alokasi dana untuk kegiatan ekonomi produktif dan pembangunan usaha mandiri PMI masih sangat terbatas.
Kondisi tersebut diperparah oleh ketiadaan kerangka pengukuran komprehensif terkait dampak remitansi terhadap ekonomi daerah hingga saat ini.
Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Muh. Fachri, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam memandang arus modal migran tersebut.
“Kami tidak ingin remitansi hanya dipandang sebagai aliran dana yang dikirim oleh pekerja migran, tetapi juga sebagai modal yang harus mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat kemandirian ekonomi keluarga PMI, dan memberi kontribusi untuk pembangunan di desa dan daerah asalnya,” kata Fachri melalui keterangan resmi, Jumat (18/9).
Perspektif gender menjadi pilar penting kajian ini. Data KP2MI menunjukkan dari 296.948 calon PMI yang mendapatkan layanan penempatan pada 2025, sebanyak 63,13 persen di antaranya merupakan perempuan.
Bagi pekerja perempuan, efektivitas remitansi bergantung pada pola pengelolaan dan penguatan ketahanan ekonomi keluarga jangka panjang.
Regional Director Southeast Asia Women’s World Banking, Angelique Timmer, menekankan besarnya porsi pekerja perempuan menuntut pendekatan yang lebih inklusif.
“Bukan hanya berapa banyak pendapatan yang dikirim dari luar negeri atau untuk apa digunakan, tetapi yang lebih fundamental adalah, apakah perempuan memiliki suara dan kendali dalam menentukan pemanfaatannya?” demikian Angelique.
Sebagai langkah awal, KP2MI dan Women’s World Banking telah menggelar Focus Group Discussion (FGD). Forum ini mempertemukan kementerian, lembaga pemerintah, pelaku sektor jasa keuangan, penyedia jasa remitansi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga riset.
Masukan lintas pemangku kepentingan tersebut akan menjadi landasan awal penyusunan IRDI. Indeks ini dirancang sebagai instrumen untuk membaca sinyal dan pola kontribusi remitansi terhadap kesejahteraan rumah tangga PMI serta pembangunan ekonomi daerah.
Kajian ini akan melihat ruang lingkup yang lebih luas dari sekadar nominal pengiriman uang. Riset ini memetakan penggunaan dana untuk pembentukan aset, pendidikan, kesehatan, hingga peluang kegiatan ekonomi produktif. Selain itu, kajian mendalami pengalaman perempuan dan laki-laki dalam mengakses serta mengambil keputusan finansial.
