Tahap Finalisasi, BPKP Akan Serahkan Laporan Kenaikan Biaya KCJB
Diperkirakan pembengkakan proyek KCJB mencapai Rp113,5 T.
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke proyek Kreta Cepat Jakarta Bandung, Senin (17/1). (dok.Setkab)Jakarta, FORTUNE – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah meninjau secara menyeluruh perhitungan pembengkakan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang telah dilakukan sejak akhir 2021.
“Memang ada permintaan dari Menteri BUMN (Erick Thohir) ke BPKP pada Desember lalu,” kata Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan BPKP, Ariyanto Wibowo melalui pesan singkat, Rabu (9/2).
Rencana biaya awal pembangunan KCJB US$6,07 miliar atau sekitar Rp 86,5 triliun. Namun, dalam prosesnya, anggaran diperkirakan naik menjadi US$8 miliar. Dengan begitu, terjadi cost overrun sekitar US$1,9 miliar atau setara Rp 27,09 triliun. Secara total, pembengkakan diperkirakan mencapai Rp113,5 triliun.
Dalam menyisir kalkulasi, BPKP mengamati anggaran awal dan usulan anggaran terbaru dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Nantinya akan ketahuan “apakah telah didukung dengan perhitungan yang benar dan sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Ariyanto tidak mengungkap besaran finalisasi dari laporan tersebut. Dalam waktu dekat, hasil akhir dari tinjauan tersebut akan segera disampaikan kepada pemerintah. “Saat ini sedang dalam tahap finalisasi penyusunan laporan,” katanya.
Sebab ada cost overrun
Sebelumnya, Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat.
Pertama, kebutuhan biaya pengadaan lahan kereta cepat meningkat, baik untuk trase equipment maupun relokasi fasilitas sosial, fasilitas umum, dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT).
Relokasi lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang semula dihitung 200 bidang atau titik menjadi 600 titik. Kenaikan kebutuhan pembebasan lahan itu mencapai 16 persen dari perhitungan anggaran sebelumnya.
Faktor lainnya adalah eskalasi harga karena kenaikan upah minimum regional (UMR) hingga inflasi. “Dalam kontrak, (KCIC) mengakomodasi ekslasi harga untuk barang-barang material dan tenaga kerja dalam negeri. Itu tidak dihitung dari awal, makanya menjadi bagaian dari cost overrun,” ujar Dwiyana di hadapan Komisi V DPR, Senin (7/2).
Rampung 2023
Selain biaya yang membengkak, proyek pembangunan KCJB ini molor dari target awal. Sebelumnya proyek ini dijadwalkan akan dapat beroperasi pada akhir 2022. Namun, kemudian diundur menjadi Juni 2023. Sebab, hingga akhir 2021 progres pembangunan baru 80 persen.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membentang 142 kilometer, dan terdiri dari 4 stasiun: Halim, Karawang, Padalarang dan Tegalluar.
Kereta yang akan digunakan merupakan tipe terbaru dari China Railway, yakni CR400AF. Kereta ini memiliki kecepatan 400 km per jam, tapi nantinya hanya akan mencapai 350 km per jam.
40 tahun baru balik modal
Dari hasil feasibility study terbaru pada 2021 yang dilakukan oleh Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (POLAR UI), salah satu yang mengurangi jumlah penumpang kereta cepat adalah rencana pemindahan ibu kota negara.
Dwiyana menyatakan permintaan yang diramalkan pada 2017 mencapai 61.157 orang per hari. Namun, rencana pemindahan ibu kota menggerus proyeksi jumlah penumpang, yang diperkirakan bakal mencapai 31.215 penumpang per hari.
Dengan asumsi harga tiket Rp150 ribu-Rp350 ribu per orang, maka break event point (BEP) dari proyek KCJB ini membutuhkan waktu 40 tahun sejak beroperasi. “KCIC akan menggunakan skenario konservatif,” ujarnya.
