Anies Baswedan Tak Beri Bansos, Ini Cara Dia Mengentaskan Kemiskinan
Membidik reformasi tata niaga pertanian.
Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyampaikan orasi politiknya di acara Pemuda Kuningan di GOR Ewangga Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (9/12) . ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoJakarta, FORTUNE - Calon Presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, mengungkapkan strateginya untuk mengentaskan kemiskinan jika nantinya terpilih sebagai Presiden dalam Pilpres 2024.
Menurutnya, urusan mengatasi kemiskinan bukan sekadar memberikan bantuan sosial (bansos), melainkan harus dilakukan secara sistematis lewat kebijakan perekonomian.
Anies mencontohkan pernyataannya itu untuk penerapan dalam sektor Pertanian.
"Coba bayangkan. Kalau tata niaga pertanian kita bereskan, Petani tidak perlu menerima bansos karena pendapatan dia cukup untuk hidup," kata dia dalam acara Dialog Apindo Capres 2024 yang disiarkan secara virtual, Senin (11/12).
Anies memberikan penekanan pada bagaimana meningkatkan pendapatan petani di desa dengan membenahi mekanisme tata niaga pertanian dan membesarkannya, sehingga para petani dapat memiliki andil di pasar dan mendapatkan manfaatnya.
Anies mengarahkan kritik kepada pemerintah yang selama ini justru lebih menggencarkan penyaluran bantuan sosial kepada pihak masyakarat tertentu.
Perbaikan tata niiaga akan perbaiki kesejahteraan
Anies mengatakan jika tata niaga berbagai sektor seperti pertanian dibenahi, maka buruh-buruh tani tidak perlu lagi mendapatkan bansos. Dengan begitu, martabat mereka akan lebih terpelihara karena sanggup memiliki pendapatan cukup dibandingkan hanya dengan berharap pada bansos.
"Bila tata niaga karet, tata niaga kakao diperbaiki, [petani] enggak perlu menerima bansos. Jadi persoalan kemiskinan harus diselesaikan juga dari sisi perekonomian. Ini paradigma yang digeser. Dengan begitu beban bapak ibu (pengusaha) sekalian jadi lebih kecil," kata dia.
Dia mengatakan peningkatan level perekonomian pada pekerjaan-pekerjaan yang dinilai berpendapatan kecil dapat memungkinkan pengusaha untuk tidak membayar pajak demi penyaluran bansos, tetapi menciptakan tenaga kerja yang lebih luas lagi.
"Kenapa kami berpandangan dengan membesarkan pasar dan memasukkan mereka dalam mekanisme pasar distribusi, makin banyak dilakukan lewat distribusi daripada redistribusi dengan ambil pajaknya. Pajaknya bisa dipakai untuk pembangunan, bukan untuk bantuan sosial. Karena kemiskinan diselesaikan oleh pasar," ujarnya.
