26 Proyek Rp4,14 Triliun di IKN Belum Ditender
Di luar IKN, PUPR lelang proyek Rp38,5 triliun pada 2023.
Presiden Jokowi meninjau proyek pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara. (Dok. Setpres)Jakarta, FORTUNE - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, mengatakan 26 paket proyek senilai Rp4,14 triliun terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ditender hingga 16 Juni 2022. Alasannya, kriteria dan dokumen pendukung lainnya belum lengkap.
Total paket yang tersedia untuk IKN pada 2023 sendiri mencapai 88 paket dengan nilai Rp8,46 triliun. Selain 26 paket yang belum ditender, 22 paket senilai Rp2,68 triliun sudah terkontrak, dan 40 paket senilai Rp1,46 triliun masih dalam proses tender.
Di hadapan Komisi V DPR (21/6) Rachmat mengatakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai upaya untuk mengintegrasikan sistem informasi jasa konstruksi.
"Dalam rangka modernisasi PBJ, Kementerian PUPR berupaya mengintegrasikan beberapa sistem informasi jasa konstruksi yang telah tersedia seperti SIMPAN, SIMPK, SIKI, SIKOMPAK, SIPBJ, dan SIPASTI," ujarnya.
Di luar IKN, terdapat 2.938 paket pekerjaan dengan nilai Rp38,5 triliun yang ditender Kementerian PUPR tahun ini.
"Saat ini yang sudah terkontrak 1.770 paket dengan nilai sebesar Rp22,14 triliun. Untuk yang sedang proses lelang ada 817 paket dengan nilai Rp9,34 triliun," katanya.
Tingkat proses PJB
Rachman Arief menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses PBJ TA 2022, Kementerian PUPR terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses PBJ.
“Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah bersurat kepada Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP untuk usulan perbaikan regulasi PBJ, dan untuk saat ini sedang menunggu tindak lanjut atas surat tersebut,” ujarnya.
Usulan perbaikan regulasi PBJ tersebut seperti, kelompok kerja pemilihan dapat melakukan klarifikasi secara fisik, pencegahan indikasi pinjam bendera, tata cara evaluasi perizinan berusaha, penyesuaian tata cara perhitungan dan tabel rekapitulasi TKDN.
Selain itu, diusulkan juga perubahan ketentuan persyaratan harga: apabila penawaran kurang dari 80 persen HPS, maka dinyatakan gugur. Diusulkan juga penambahan persyaratan kualifikasi keuangan, perubahan ketentuan evaluasi teknis dan perbaikan substansi kontrak.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga terus berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi (TKK) dengan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi.
“Target pelatihan dan sertifikasi TKK pada TA 2023 sebanyak 34.391 orang TKK. Hingga saat ini, realisasinya telah mencapai 35 persen dengan jumlah 12.000 orang TKK. Dengan rincian 1.538 orang TKK Reguler, 2.615 orang TKK IKN, dan 7.847 orang TKK Vokasi,” kata Rachman.
