Buka Perdagangan Karbon di BEI, Jokowi: Potensi Pasar Rp3.000 Triliun

Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko "Jokowi" Widodo resmi membuka perdagangan karbon melalui bursa hari ini, Selasa (26/9). Seremoni tersebut dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang jadi penyelenggara perdagangan karbon dalam negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa potensi perdagangan karbon melalui bursa mencapai Rp3.000 triliun. Angka tersebut berasal dari potensi kredit karbon yang jumlahnya mencapai sekitar 1 giga ton CO2e.

Ini peluang ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sejalan dengan arah dunia yang menuju ekonomi hijau.

"Hasil perdagangan ini akan direinvestasi kembali kepada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengatakan terselenggaranya bursa karbon adalah buah dari kolaborasi berbagai pihak.

Bursa karbon yang diselenggarakan BEI akan dikembangkan dengan empat fitur.

Pertama, mekanisme lelang yang diselenggarakan pemerintah atau regulator. Misalnya, jika volume kredit karbon dari peserta mandatori perdagangan karbon di PLTU seret karena tidak ada yang mau menjual kelebihan kuota emisinya, Kementerian ESDM dapat memberikan allowance atau kredit karbon tambahan untuk mengontrol harga agar tidak terlalu tinggi.

Namun, pihak yang ingin mendapatkan "suntikan" kredit karbon atau kuota emisi tambahan itu harus mengikuti mekanisme lelang.

"Dalam penetapan harga pertama, itu biasanya dilakukan auction dulu. Saya mengeluarkan barang misalnya PTBAE PU sebesar 50.000 ton. Silahkan penawarnya menyampaikan bidding-nya," jelas Kepala Divisi Pengembangan Bisnis BEI, Ignatius Denny Wicaksono

Kedua adalah regular trading yang akan dibuka untuk seluruh pelaku usaha.

"Nanti kita akan buat beberapa jenis instrumen. Tidak selalu spesifik per proyek, tapi akan ada beberapa instrumen saja yang kita harapkan bisa dipertukarkan antara instrumen tersebut," kata Ignatius.

Contohnya, persetujuan teknis batas atas emisi pelaku usaha (PTBAE PU) untuk pembangkit yang dikeluarkan pada 2023 dapat dipertukarkan dengan PTBAE-PU lain yang juga diterbitkan pada tahun yang sama. Mekanismenya sama seperti pasar saham tempat harga dapat dipantau secara mutakhir.

"Di sini akan ada order book, yang mau jual di harga berapa, yang mau beli di harga berapa. Biasanya di sini transparansi harga terlihat," ujarnya.

Fitur selanjutnya adalah pasar negosiasi. Dalam fitur ini, penjual dan pembeli kredit karbon dapat berdagang di luar bursa, kemudian melaporkannya untuk bisa tercatat ke dalam sistem bursa.

Terakhir, fitur marketplace tempat pembeli dapat mendapatkan informasi secara jelas proyek-proyek kredit karbon yang dapat mereka beli.

"Biasanya ini untuk sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca (SPE GRK)," katanya.

Fitur-fitur tersebut nantinya dapat digunakan pada dua jenis pasar.

Pertama, pasar yang akan memfasilitasi transaksi pada subsektor yang sama. Contohnya, antar pembangkit listrik yang terlibat mandatori perdagangan karbon berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 16 tahun 2022.

"Untuk yang dari Kementerian ESDM akan menggunakan ini, di mana PTBAE PU ataupun SPE GRK yang dijual hanya diperuntukkan untuk satu subsektor tertentu dalam hal ini subsektor ketenagalistrikan," kata Ignatius.

Kedua, perdagangan antara subsektor. Ini dimungkinkan jika subsektor lain seperti transportasi hingga kehutanan mengeluarkan mandatori serupa. Tiap peserta perdagangan karbon di subsektor tersebut, bisa membeli karbon dari subsektor lain dengan bursa ini.

"Nanti ketika pasarnya sudah berkembang, akan banyak subsektor-subsektor lain dan SPE GRK dapat diperdagangkan atau ditukarkan antara subsektor. Pasar ini akan kami buka juga sehingga nanti pembeli maupun penjual dapat lebih luas lagi tergantung kebijakan yang dikeluarkan," katanya.