Cadangan Devisa Februari Tergerus US$1,1 Miliar, Ini Penyebabnya
Cadev setara pembiayaan 6,5 bulan impor.
Shutterstock/MezarioFortune Recap
- Cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 mencapai US$144,0 miliar, turun US$1,1 miliar dari Januari 2024.
- Penurunan cadangan devisa dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.
- Cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Jakarta, FORTUNE - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Cadangan Devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 mencapai US$144,0 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah US$1,1 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir Januari 2024 yang mencapai US$145,1 miliar.
Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono, mengatakan penurunan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh, antara lain, pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Erwin.
Ke depan, BI memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Ini seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Cadangan devisa turun pada awal tahun
Cadangan devisa sebesar US$145,1 miliar pada Januari 2024 juga turun bila dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2023 yang mencapai US$146,4 miliar.
Erwin Haryono menilai penurunan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jatuh tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah.
“Meskipun demikian, cadangan devisa Indonesia masih setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” jelas Erwin melalui keterangan resmi di Jakarta yang dikutip Jumat (8/3).
