Erick Thohir Taksir Dividen BUMN pada 2024 Capai Rp80,2 Triliun
Proyeksi dividen pertimbangkan kondisi perkonomian global.
Menteri BUMN, Erick Thohir. (Tangkapan layar)Jakarta, FORTUNE - Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan potensi setoran dividen perusahaan pelat merah pada 2024 mencapai Rp80,2 triliun. Ini terdiri dari setoran dividen BUMN Tbk yang mencapai Rp53,7 triliun dan BUMN non Tbk sebesar Rp26,5 triliun.
"Inilah kenapa nanti kami dorong juga tidak bisa yang namanya dividen ini bergantung hanya Himbara (Himpunan Bank Negara) tetapi kami mendorong kelompok-kelompok usaha lain untuk bisa melakukan dividen yang baik sehingga angka-angka ini bisa terjaga," ujarnya dalam Rapat kerja di Komisi VI DPR, Kamis (15/6).
Taksiran setoran dividen BUMN tersebut tidak mengalami pengubahan dibandingkan target tahun ini yang juga sebesar Rp80,2 triliun. Menurut Erick, proyeksi setoran dividen 2024 juga mempertimbangkan kondisi perekonomian global serta mulai menurunnya harga-harga komoditas.
"Kita lihat data-data komoditas sudah mulai menurun dan juga situasi tekanan global kalau kita lihat beberapa negara sendiri masih mengalami tentu inflasi tinggi dan supply chain yang terganggu, tetapi kami tetap di Kementerian BUMN paling tidak berusaha menyamakan dividen yang kami berikan seperti tahun ini sebenarnya walaupun cukup berat," kata Erick.
Melihat rencana bisnis
Selain peretimbangan kondisi perekonomian, Erick juga menjelaskan bahwa proyeksi dividen 2024 perlu sejalan dengan rencana bisnis perusahaan. Kementeraian BUMN sendiri menargetkan pendapatan atau revenue perusahaan-perusahaan milik negara mencapai Rp3.000 triliun. Kemudian pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) Rp600 triliun, dan net income Rp250 triliun.
"Insya Allah kami sudah review dua minggu ini. Kami masih confident angka ini walaupun tentu kita bisa lihat perjalanan 6 bulan kalau situasi ekonomi global tentu makin menyulitkan. Tetapi hari ini kami masih lihat angka ini masih bisa," ujar Erick.
Meski demikian, dia menegaskan angka yang disampaikan tersebut saat ini baru target lantaran saat ini masih pertengahan tahun.
"Kami juga belum bisa menyampaikan bahwa ini angka yang pasti didapat tetapi ini target yang kementerian lakukan dan kami juga mendorong seluruh BUMN untuk sampai ke angka-angka yang sudah kami terapkan sebagai KPI (key performance indicator) masing-masing direksi waktu itu," katanya.
