Jokowi Sebut Pendanaan Iklim Jadi Utang yang Bebani Negara Miskin
Presiden tekankan perlunya kolaborasi atasi masalah iklim.
Presiden Jokowi memberikan pernyataan terkait konflik Israel-Palestina (Dok.Setkab).Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pendanaan iklim yang seharusnya diberikan kepada negara-negara berkembang untuk melaksanakan transisi energi tersebut seharusnya lebih bersifat membangun, tidak hanya membebani sebagai utang.
Hal tersebut dia sampaikan saat memberi kuliah umum di Universitas Standford, San Francisco, AS, Rabu (15/11).
“Sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang,” ujarnya seperti dikutip dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (17/11).
Karena itu, ia menilai bahwa saat ini masih terdapat tantangan besar bagi Indonesia dan juga negara berkembang lainnya untuk melakukan transisi energi, terutama soal transfer teknologi dan pendanaan.
“Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara-negara berkembang, karena itu Indonesia ingin memastikan bahwa transisi energi juga menghasilkan energi yang bisa terjangkau oleh rakyat, bisa terjangkau oleh masyarakat,” katanya.
Perlu kolaborasi
Kepala Negara juga menegaskan bahwa kolaborasi sangat penting dan langkah strategis konkret sangat dibutuhkan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin mengancam saat ini.
"Dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin mengancam saat ini, kolaborasi sangat penting dan langkah strategis konkret sangat dibutuhkan. Tanpa itu tidak mungkin bagi kita untuk menjamin keberlanjutan dan satu-satunya bumi yang kita cintai,” kata Jokowi.
Indonesia sendiri disebutnya telah mengambil peran dan berkomitmen dalam mengatasi perubahan iklim dan menjalankan program transisi energi, dengan menurunkan 91,5 juta ton emisi.
Selain itu, laju deforestasi Indonesia hingga 2022 telah ditekan hingga 104.000 hektare, serta 77.000 hektare kawasan hutan direhabilitasi dan 34.000 hektare hutan bakau direstorasi hanya dalam waktu satu tahun.
“Untuk Indonesia, tidak perlu ragu dan tidak perlu dipertanyakan komitmen kami. Indonesia walks the talk, not talk the talk,” tandas Presiden.
