Kemenkeu Minta Pertamina dan PLN Kendalikan Volume Subsidi BBM-Listrik

Jakarta, FORTUNE - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengatakan pemerintah telah meminta Pertamina dan PLN untuk mengendalikan konsumsi BBM dan listrik bersubsidi.
Hal ini diperlukan untuk menjaga kuota subsidi yang telah ditetapkan dalam APBN, baik untuk BBM maupun listrik. 

"Kami terus mencermati hal tersebut karena memang ada potensi untuk [kuota subsidi jebol]," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (11/8).

Kendati demikian, menurut Isa, kelebihan kuota BBM maupun listrik subsidi yang diprediksi pemerintah diperkirakan belum berdampak terhadap APBN. Sebab, harga minyak mentah maupun bahan baku untuk produksi listrik masih di bawah asumsi yang ditetapkan pemerintah tahun ini. 

Dalam catatan Kementerian Keuangan, misalnya, harga minyak mentah US$75,06 per barel (eop)—melanjutkan tren penurunan dari tahun lalu—di bawah asumsi makro APBN yang sebesar US$90 per barel (eop).

"Kami ingin mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar konsumsi BBM bersubsidi listrik yang disubsidi juga LPG untuk bisa kita kendalikan bersama dan tidak melampaui kuota yang sudah ditetapkan," kata Isa.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa pemerintah telah menyalurkan subsidi dan kompensasi listrik kepada PLN sebesar Rp48,5 triliun (Rp6,9 triliun per bulan) untuk 39,2 juta rumah tangga per 31 Juli 2023.

Kemudian, realisasi subsidi dan kompensasi BBM mencapai Rp59,7 triliun (Rp8,5 triliun per bulan) untuk 8.654,2 ribu KL; serta subsidi dan kompensasi gas mencapai Rp37,7 triliun (Rp5,4 triliun per bulan) untuk 4,0 juta metrik ton.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, mengatakan tren penyaluran LPG bersubsidi atau PSO sejak Januari hingga akhir Mei lalu atau year-to-date (ytd) meningkat lima persen dibandingkan dengan 2022. 

Berdasarkan volume konsumsinya, realisasi LPG 3 kg telah mencapai 3,32 juta MT atau lebih tinggi 8,4 persen dibandingkan dengan kuota APBN sebesar 3,06 juta MT. Dengan tren tersebut, ia memprediksi kuota subsidi LPG 3 Kg akan jebol pada Desember 2023.

"Ini juga kita sudah buat seasionality-nya, sehingga prognosa kami di akhir nanti, Desember 2023 akan over 2,7 persen," ujarnya dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (14/6). 

Proyeksi kelebihan konsumsi 2,7 persen tersebut membuat volume subsidi LPG 3 kg akan bergeser menjadi 8,2 juta MT atau lebih tinggi dari 8 juta MT yang ditetapkan dalam APBN. Ia juga menggarisbawahi bahwa realisasi subsidi LPG 3 kg yang telah mencapai 3,32 juta MT pada akhir Mei lalu setara dengan Rp34,01 triliun.

Dengan realisasi volume yang diperkirakan mencapai 8,2 juta MT pada akhir tahun, dia memperkirakan total subsidi LPG 3 kg akan mencapai Rp85,45 triliun.

Karena itu, dia berharap pemerintah dapat memberikan kompensasi terhadap kelebihan konsumsi LPG 3 Kg. Sebab, dalam DIPA APBN 2023, katanya, anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk subsidi LPG mencapai Rp117,84 triliun.

"Kalau DIPA ada kelebihan sekitar Rp32 triliun mungkin ini akan bisa mengkompensasi selisih 2,7 persen over kuota LPG tersebut," katanya.