Comscore Tracker
NEWS

Menkeu Sebut Nama Johnny Plate saat Bahas Tax Amnesty, Jadi Peserta?

Sri Mulyani sebut semua peserta PPS deklarasi harta online.

Menkeu Sebut Nama Johnny Plate saat Bahas Tax Amnesty, Jadi Peserta?Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri B20 WiBAC di Jakarta, Jumat (17/6)/ FORTUNE INDONESIA/DESY Y.

by Hendra Friana

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tak ada satu pun wajib pajak peserta program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II yang datang ke kantor pajak.

Sebab, mereka dapat melakukan pengungkapan hartanya secara langsung melalui sistem online atau daring. "Kemarin program Pengungkapan Sukarela atau yang disebut tax amnesty tidak ada satu pun pengusaha atau perorangan yang datang ke kantor pajak. Semuanya pakai online," ujarnya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, Senin (11/7).

Dalam kesempatan tersebut ia juga sempat menyinggung keterlibatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate dalam tax amnesty. Meski demikian, ia tak bisa memastikan hal apakah Johnny Plate merupakan peserta lantaran data pribadi tersebut bersifat rahasia.

"Sudah selesai (program PPS). Termasuk Pak Johnny Plate, aku enggak boleh ngomong. Kalau data individual saya enggak boleh menyampaikan. Tapi kalau Pak Johnny Plate menyampaikan beliau ikut (PPS), berarti, dan tidak perlu hadir ke kantor," imbuhnya.

Menurut Sri Mulyani, sudah banyak program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong digitalisasi fungsi keuangan negara. Selain untuk program PPS, Kementerian Keuangan juga telah melakukan digitalisasi pembayaran pajak sehingga masyarakat tak perlu datang ke kantor pajak. 

"Kami di Kemenkeu sendiri melakukan banyak hal untuk mentransformasi fungsi keuangan negara ke digital. Pak Gubernur (BI) mungkin sudah tahu bahwa NPWP dengan NIK dan membayar pajak sudah melakukan e-filling, e-payment melalui digital. Sehingga anda tidak perlu pergi ke kantor pajak," tuturnya.

Digitalisasi layanan

Lebih lanjut, Bendahara Negara menuturkan bahwa digitalisasi selalu didorong oleh tiga aspek penting yakni masyarakat, perekonomian dan pemerintah. Untuk itu, pembangunan infrastruktur penopangnya terus digalakkan pemerintah sejak 2020. 

Ini terbukti dengan tidak dipotongnya anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkom) selama masa pandemi Covid-19. Bahkan, kementerian yang dipimpin Johnny Plate tersebut malah ditambah oleh pemerintah masing-masing menjadi Rp20 triliun, Rp26 triliun dan Rp27 triliun sejak 2020 hingga tahun ini.

"Ini akan terjadi jika kita tidak membangun infrastrukturnya. Jadi sejak 2020 saat pandemi di mana semua kementerian/lembaga anggarannya dipotong, yang tidak dipotong hanya 2, Pak Johnny Plate (Kemenkominfo) dan Kementerian Kesehatan," jelasnya.

Kini, sebut Sri Mulyani, ada beberapa layanan pemerintah juga telah berhasil dijalankan dengan sistem digital. Di Kementerian Kesehatan, misalnya, transfer anggaran ke puskesmas dapat dilakukan secara online."Transfer anggaran pemerintah ke biaya kesehatan itu diharapkan bisa by puskesmas, by address, by account number," imbuhnya.

Ada pula di sektor pendidikan, di mana penyaluran biaya belanja operasional sekolah yang dapat dilakukan melalui aplikasi Sekolah Aman Berbelanja atau SIP Lah.

"Sekolah itu sudah melakukan biaya operasi sekolah BOS itu sudah by school name, by school address, by school number. Bahkan sudah ada layanan pembelian. Jadi kalau kepala sekolah beli, dia langsung terlihat di dalam aplikasi digitalnya," tandasnya.

Related Articles