Pindah ke IKN, Pemerintah Tinggalkan Aset Kantor Rp300 T di Jakarta
Aset pemerintah di Jakarta bisa disewakan ke swasta.
Gedung DJKN Kemenkeu. Shutterstock_haryanta.pJakarta, FORTUNE - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyatakan pemindahan kantor pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan meninggalkan aset pemerintah di Jakarta senilai Rp300 triliun. Aset tersebut belum termasuk kantor pelayanan yang jika nilainya ditotal mencapai Rp1.640 triliun.
Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Encep Sudarwan, mengatakan, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara (21/12) bahwa aset negara yang ditinggalkan usai kepindahan ke IKN tersebut wajib dikembalikan ke Kementerian Keuangan agar tidak menimbulkan ongkos dobel, dan nilainya dapat dioptimalkan.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan terhadap aset tersebut, misalnya, adalah dengan mengatur kembali kantor-kantor yang digunakan oleh kementerian/lembaga (K/L), termasuk kantor wilayah (kanwil).
Di samping itu, aset yang ditinggalkan juga bisa dioptimalkan dengan menyewakannya ke pihak swasta.
“Tapi bukan dijual. Mereka hanya memiliki hak dalam periode tertentu, seperti 50 tahun. Kepemilikan tetap milik negara,” ujar Encep.
Dimanfaatkan untuk RTH
Encep mengatakan pemerintah juga berencana mengelola aset untuk mendorong pembangunan ruang hijau. Sebab, hingga saat ruang hijau di Jakarta baru mencapai 10 persen dari luas wilayah.
“Ada istilahnya, urban renewal, dan ini saatnya bagi Jakarta. Menurut hasil riset kami, barang milik negara (BMN) ini akan cukup mempengaruhi Jakarta ke depan. Kami sudah ada kajian untuk membuat nilai maksimal. Kami punya green design Jakarta sebagai global city, misalnya dengan membangun Jakarta jadi ruang hijau,” kata Encep.
Pemerintah melakukan pemindahan ASN, TNI, dan Polri tahap pertama pada 2024, dengan jumlah orang mencapai 16.990. Pemerintah juga menyiapkan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.
Dengan total 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang dipindahkan, pemerintah juga menargetkan personel TNI dan Polri yang pindah mencapai 5.716. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mengurus aset-aset negara yang ada di IKN maupun Jakarta.
