Jakarta, FORTUNE - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Askar meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk memastikan kembali akurasi data penerima.
“Hentikan dulu aja. Duduk lagi. Seminggu, dua minggu. Pastikan lagi semua datanya benar. Kemudian come up dengan solusi yang powerful,” ujar Media dalam Diskusi Metodologi Desil dan Pengukuran Kemiskinan Indonesia di Jakarta, Jumat (11/9).
Ia menilai langkah tersebut lebih baik dibandingkan membiarkan persoalan data terus bergulir sementara masyarakat yang terdampak diminta secara mandiri mengoreksi status penerimaannya.
Dalam diskusi tersebut, Media menyoroti persoalan akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya risiko exclusion error yang membuat masyarakat yang sebelumnya menerima dan masih membutuhkan bantuan justru tidak lagi mendapatkannya.
Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena kesalahan dalam pengklasifikasian data kemiskinan dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, kesalahan data yang digunakan dalam pemodelan penerima bansos bahkan disebut dapat mencapai hampir 40 persen.
“Errornya itu bisa mencapai hampir 40 persen dan kalau kita bahasakan dengan bahasa sederhana ini artinya jutaan keluarga,” kata Media.
Media juga menyoroti dampak exclusion error bagi masyarakat yang kehilangan bantuan. Menurutnya, apabila pemerintah meminta masyarakat mengajukan sanggahan atau membuktikan kembali kondisi ekonominya, biaya kesalahan data justru ikut dibebankan kepada masyarakat.
Ia memberikan ilustrasi, masyarakat di daerah setidaknya perlu mengeluarkan sekitar Rp20.000 untuk mendatangi Dinas Sosial guna membuktikan dirinya layak menerima bansos. Biaya tersebut terdiri dari sekitar Rp10.000 untuk perjalanan pergi dan Rp10.000 untuk perjalanan pulang, dengan catatan pengajuan langsung diterima.
“Cost of error ini akhirnya juga ditanggung oleh masyarakat,” katanya.
Selain itu, persoalan tidak hanya terletak pada pemutakhiran data, tetapi juga pada basis data serta metode yang digunakan untuk menentukan kelompok penerima bantuan. Ia menilai penggunaan desil atau pemeringkatan tidak cukup untuk menggambarkan kondisi kemiskinan masyarakat yang bersifat multidimensional.
“Persoalan metodologis yang kedua, soal desil. Kemiskinan itu relatif dan tidak bisa diranking,” ujar Media.
Ia mencontohkan, terdapat keluarga yang sangat membutuhkan bantuan tunai tetapi belum membutuhkan akses pendidikan, sementara keluarga lain mungkin sudah mampu memenuhi kebutuhan makanan tetapi masih membutuhkan akses pendidikan. Dengan demikian, menurutnya, pengelompokan berdasarkan desil berpotensi membuat kebutuhan yang berbeda diperlakukan secara sama.
“Itu kenapa desil jadi tidak masuk akal ketika semua dipull jadi desil 1-4, karena bisa jadi ada keluarga yang sangat butuh cash, dan memang belum membutuhkan akses pendidikan,” katanya.
Media juga mendorong keterbukaan yang lebih besar terhadap data dan metodologi yang digunakan oleh BPS. Ia juga meminta kepada BPS untuk menambahkan pertanyaan pada saat sensus agar data menjadi lebih akurat.
Di samping itu, ia juga menyoroti bahwa anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) yang terhitung salah satu terendah di Asia. Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian pada masalah tersebut.
“Jangan budget kita digunakan untuk pelatihan kopdes satu sekian triliun, yang sebetulnya bisa digunakan untuk pelatihan metodologis, exercise para ahli untuk mencari jalan yang terbaik bagi kemiskinan,” kata Media.