INDEF: Pemerintah Jangan Beri Solusi Palsu Transisi Energi
Jakarta, FORTUNE - Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengatakan pemerintah perlu memfokuskan kembali rencana transisi energi nasional dan memastikan solusi yang diberikan tidak mengarah pada greenwashing.
Hal ini diperlukan agar pendanaan senilai US$20 miliar yang disalurkan melalui kemitraan Just Energy Transition (JETP) benar-benar berdampak pada penurunan emisi terutama di sektor energi.
"Kita harus hati-hati dengan false solutions, yang sepertinya menjanjikan tapi tidak besar dampaknya seperti biodiessel, nuklir atau gasifikasi, karena itu fokusnya lebih mengurangi impor dibandingkan real energy transition. Jadi ini harus ditunggu seperti apa langkah Indonesia," ujarnya dalam Diskusi Publik "Urgensi dan Tantangan Transisi Energi G20", Kamis (17/11).
Menurut Berly, komitmen Indonesia dalam transisi energi relatif tertinggal dibandingkan negara-negara G20 lainnya. Sebagai contoh, kecepatan transisi ke energi baru terbarukan (EBT) Indonesia pada kurun 2017-2021 berada di posisi paling buncit di antara negara lainnya.
"Jadi karena ada peningkatan bauran batu bara dalam energi nasional, kita malah decline (kecepatannya) jadi 0,1 persen. Kita berada di paling bawah. Australia yang bisa meningkatkan cukup signifikan, bahkan satu bulan terakhir mereka sign agreement dengan Singapura untuk jual renewable solar energy dari Australia ke Singapura, jadi pakai kabel melintasi Indonesia. Pertanyaanya, why not us yang jauh lebih dekat," tuturnya.
Tak hanya itu, dari sisi karbon emisi, Indonesia juga berada di posisi cukup besar dengan kontribusi sebesar 4 persen dari total emisi G20 selama periode 2015-2020. Negara-negara G20 sendiri menyumbang 72 persen dari total emisi global.
"Dari 20 negara, Indonesia emisinya paling besar nomor 5. Kemudian juga yang pertumbuhannya paling tingi. Indonesia tumbuh 10 persen secara tahunan emisinya. Nah ini kita harus segera turunkan," tuturnya.