Kementan Perkirakan Kerugian Ekonomi Akibat PMK Melebihi Rp9,9 Triliun

Nuryani menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan PMK pada hewan ternak bisa membuat kerugian sangat besar. Beberapa di antaranya, produksi susu bisa turun hingga 80 persen, kematian mendadak (sering terjadi pada anak ternak), keguguran, tingkat kesuburan menurun, penurunan berat badan, hambatan perdagangan, dan hambatan ekspor.

Indonesia pernah dinyatakan bebas PMK selama 32 tahun sejak 1990 hingga Mei 2022 tanpa vaksinasi. Sebelum akhirnya kebobolan pada tahun ini, status tersebut berhasil dipertahankan meski ancaman virus terus mengintai.

Sebagian besar negara di Asia Tenggara belum bebas PMK (country-based). Kini, status negara bebas PMK Indonesia ditangguhkan oleh Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE).

Direktur Jenderal Peternakan, Nasrullah, mengatakan pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk vaksinasi.

“Sabtu-Minggu vaksinasi tetap berjalan di lapangan. Angka sementara 58.275 ekor telah divaksin,” kata Nasrullah dalam keterangannya, Senin (27/6).

Daerah yang paling aktif melakukan vaksinasi terpantau saat ini di situs resmi siagapmk.id di Kabupaten Malang (Jawa Timur) sebanyak 24.483 ekor, Pasuruan (Jawa Timur) sebanyak 4.746 ekor, Bandung Barat (Jawa Barat) sebanyak 5.139 ekor, Banyumas sebanyak 1.729 ekor.

“Data ini bersifat sementara dan saya yakin akan terus bertambah, seiring distribusi vaksin yang sudah sampai ke daerah-daerah,” ujarnya.

Nasrullah meminta para petugas lapangan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada hewan sehat di daerah yang saat ini merah dan kuning, untuk mengurangi kecepatan penyebaran PMK.

Per Jumat (24/6), pemerintah telah melakukan distribusi vaksin darurat PMK sebanyak 651.700 dosis, dan telah diterima berbagai daerah kantong ternak nasional. Vaksin darurat dipersiapkan sebanyak 3 juta dosis, dan selanjutnya pemerintah akan terus menambah jumlah vaksin PMK hingga 29 juta dosis dengan menggunakan dana PEN.