Kerangka Awal RAPBN 2027: Asumsi, Target, dan Postur Fiskal

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyampaikan tema kebijakan fiskal 2027 adalah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Sementara itu, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 ialah Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.

Dalam laporan Banggar di Rapat Paripurna, Wihadi menjelaskan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 terdiri atas delapan klaster, yakni:

1. Kedaulatan pangan

2. Kemandirian energi dan air

3. Pendidikan

4. Kesehatan

5. Hilirisasi dan industrialisasi

6. Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana

7. Ekonomi kerakyatan dan desa

8. Penurunan kemiskinan.

Klaster tersebut menjadi arah pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

• Pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen.

• Laju inflasi 1,5–3,5 persen.

• Nilai tukar rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.

• Tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun 6,5–7,3 persen.

• Harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70–95 dolar AS per barel.

• Lifting minyak bumi 605–620 ribu barel per hari.

• Lifting gas bumi 951–990 ribu barel setara minyak per hari.

• GNI per kapita: 5.800–5.840 dolar AS

• Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca: 39,57 persen

• Indeks kualitas lingkungan hidup: 76,84

• Tingkat kemiskinan: 6–6,5 persen

• Tingkat kemiskinan ekstrem: 0 persen

• Rasio Gini: 0,362–0,367

• Tingkat pengangguran terbuka: 4,3–4,87 persen

• Indeks modal manusia: 0,575

• Indikator kesejahteraan petani: 0,8038

• Nilai tukar petani: 126–128

• Nilai tukar nelayan: 106–110

• Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81 persen

• Penciptaan lapangan kerja baru: 2,57–3,49 persen

• Pendapatan negara: 12,01–12,40 persen PDB

Perpajakan: 10,16–10,50 persen PDB

PNBP: 1,85–1,89 persen PDB

Hibah: 0,002–0,003 persen PDB

• Belanja negara: 13,81–14,80 persen PDB

Belanja pemerintah pusat: 11,26–12,01 persen PDB

Transfer ke daerah: 2,55–2,79 persen PDB

• Keseimbangan primer: surplus 0,45 persen PDB hingga defisit 0,14 persen PDB

• Defisit anggaran: 1,8–2,4 persen PDB

• Pembiayaan investasi: minus 0,50–0,90 persen PDB

• Jumlah pinjaman terhadap PDB: 40,31–40,64 persen PDB

Kerangka awal RAPBN 2027 yang telah disepakati selanjutnya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan sebelum memasuki pembahasan lanjutan bersama DPR sesuai tahapan penyusunan anggaran negara.