Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menetapkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam RAPBN 2027 sebesar 20,09 kiloliter (KL). Angka ini lebih rendah 58,5 persen dibandingkan alokasi tahun 2026 sebesar 48,43 juta KL.
Kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap pengguna BBM bersubsidi, termasuk konsumen Pertalite. Pemangkasan kuota tersebut menjadi perhatian karena pada saat yang sama anggaran subsidi BBM justru mengalami kenaikan.
Pemerintah menjelaskan pengurangan kuota tersebut salah satunya berkaitan dengan kebijakan pengendalian subsidi. Hal itu telah menjadi salah satu pembahasan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan.
“Pada saat pertemuan dengan Kementerian ESDM dan Menteri Keuangan disebutkan akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi,” ujar Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/8).
Ferry tidak merinci apakah pengurangan kuota tersebut secara spesifik dipengaruhi oleh asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam RAPBN 2027. Ia juga tidak merinci bagaimana mekanisme pengendalian subsidi Pertalite yang menjadi kebijakan pemerintah maupun dampaknya terhadap pembelian Pertalite oleh masyarakat.
Subsidi energi dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2027 tercatat sebesar Rp272,9 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 20,1 persen dari outlook 2026 sebesar Rp227,3 triliun.
Secara terperinci, subsidi tersebut terbagi menjadi subsidi jenis bbm tertentu sebesar Rp142,8 triliun (Rp28,7 triliun subsidi jenis BBM tertentu dan Rp114,1 triliun subsidi LPG tabung 3 kg) dan subsidi listrik Rp130,1 triliun.
Belanja subsidi dari tahun 2022-2026 tercatat selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, kecuali tahun 2023 yakni Rp164,3 triliun.
Sementara itu, Pemerintah tengah mengkaji pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite bagi masyarakat kelompok ekonomi atas yang masuk desil 9 dan 10. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai diterapkan sebelum 2027 atau pada akhir tahun ini.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan subsidi energi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.