Maxim Soroti Rencana Perubahan Status Mitra dan Potongan Komisi Ojol

Jakarta, FORTUNE - Di tengah wacana penerbitan peraturan presiden mengenai sektor transportasi online, layanan pemesanan kendaraan, Maxim, menilai perubahan status akan membawa tantangan baru bagi industri. Tanggapan itu muncul menyusul rencana isi aturan mengenai perubahan status pengemudi dari mitra menjadi pekerja, serta penurunan komisi menjadi 10 persen.

Government Relation Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assegaf, menyatakan rencana pengalihan status pengemudi dari mitra menjadi pekerja atau buruh berpotensi mengubah secara fundamental sistem kerja dan ekosistem digital yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

“Fleksibilitas, yang selama ini menjadi keunggulan utama bagi para pengemudi, akan hilang,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kamis (13/11).

Berdasarkan perhitungan internal, Maxim memperkirakan kebijakan ini berpotensi memangkas sekitar 70 persen hingga 80 persen mitra aktif.

Selain itu, kewajiban perusahaan untuk menyediakan gaji tetap, jaminan sosial penuh, serta perlindungan ketenagakerjaan formal juga akan mendorong kenaikan biaya operasional yang signifikan. Kenaikan biaya tersebut juga tidak dapat dihindari akan berimbas pada penyesuaian tarif, yang pada akhirnya dinilai akan memberatkan masyarakat pengguna layanan transportasi online. 

“Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan permintaan, mengurangi pendapatan pengemudi, dan mempersempit ruang gerak perusahaan untuk bertumbuh,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Maxim mendorong pemerintah mempertimbangkan pendekatan alternatif yang lebih adaptif dengan karakter industri, yakni menjadikan mitra pengemudi sebagai bagian dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Melalui pendekatan ini, para pengemudi dinilai akan tetap memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu, lokasi, dan frekuensi kerja sesuai kebutuhan pribadi, tanpa kehilangan akses terhadap berbagai bentuk perlindungan dan dukungan ekonomi.

Terkait skema potongan komisi, Maxim menegaskan masalah batas maksimal potongan perlu ditinjau secara objektif berdasarkan data industri yang komprehensif.

Rencana penerapan batas komisi maksimal sebesar 10 persen sebagaimana tercantum dalam rancangan kebijakan dan sejumlah usulan publik, perlu dikaji ulang secara mendalam. Skema potongan komisi 15 persen ditambah 5 persen yang saat ini diterapkan dinilai masih sangat relevan dan realistis.

“Maxim mendorong agar penentuan batas komisi dilakukan secara proporsional, berdasarkan prinsip transparansi, serta mempertimbangkan beragam model bisnis yang ada di industri transportasi daring,” ujarnya.

Di samping itu, Maxim juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program jaminan sosial nasional melalui fasilitasi dan penyetoran iuran BPJS secara transparan.