Mayoritas APBN 2026 Akan Dipakai untuk Program Prioritas Prabowo
- Di antara program itu adalah MBG, ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan.
- Belanja diperkirakan Rp2.567,9 triliun dari anggaran Rp3.842 triliun untuk program prioritas.
- Anggaran pendidikan dipatok Rp757,8 triliun.
Jakarta, FORTUNE — Pemerintah memastikan mayoritas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 akan diarahkan untuk mendanai berbagai program prioritas nasional.
Dari total belanja negara yang mencapai Rp3.842,7 triliun, sekitar Rp2.567,9 triliun atau 66 persen di antaranya dialokasikan khusus untuk program-program unggulan, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, energi, pendidikan, hingga kesehatan.
Salah satu fokus besar pemerintah berada pada sektor ketahanan pangan dengan pengadaan beras Bulog senilai Rp164,4 triliun. Ketahanan energi juga menjadi porsi besar dengan alokasi subsidi energi mencapai Rp402,4 triliun.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas terbesar. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp335 triliun untuk 2026—melonjak signifikan dibandingkan dengan alokasi tahun ini yang hanya Rp71 triliun. Tahun depan, MBG ditargetkan menjangkau hingga 80 juta penerima pada periode Mei–Juni.
“Makan Bergizi Gratis yang per hari ini sudah 44 juta masyarakat dan anak-anak sekolah yang menikmati itu, tahun depan dianggarkan Rp335 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rapimnas Kadin 2025 yang disiarkan secara virtual, Senin (1/12)..
Selain itu, anggaran pendidikan dipatok Rp757,8 triliun, yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah unggulan, sekolah rakyat, serta peningkatan fasilitas pendidikan di seluruh daerah.
Untuk sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan Rp244 triliun.
Sektor koperasi dan UMKM juga masuk prioritas dengan anggaran Rp181,8 triliun. Sementara itu, sektor pertahanan mendapatkan alokasi Rp424 triliun, dan percepatan investasi serta perdagangan global Rp57,7 triliun.
Pemerintahan Prabowo Subianto juga menyiapkan anggaran untuk insentif perumahan, termasuk perpanjangan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027 untuk mengurangi backlog perumahan.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan KUR perumahan sebesar Rp130 triliun.
Menurut Airlangga, keseluruhan alokasi ini merupakan bagian dari strategi besar percepatan pembangunan nasional.
“Ini semua angka yang besar, yang kami mohon agar pengurus Kadin bisa terus mendorong berbagai program yang sudah disiapkan pemerintah,” ujarnya.
Dalam APBN 2026, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.153,6 triliun, dengan target defisit anggaran Rp689,2 triliun atau 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
