Jakarta, FORTUNE – Realisasi program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), telah menyerap anggaran Rp101,1 triliun hingga kuartal II-2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pengelolaan dana yang mengalir kepada 63,13 juta penerima manfaat tersebut tetap berjalan secara kredibel dan prudent karena pencapaiannya masih sesuai dengan koridor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Keyakinan tersebut didasari oleh realisasi serapan yang masih jauh dari batas pagu. Target total anggaran MBG hingga akhir tahun ini dipatok mencapai Rp335 triliun dalam APBN 2026.
Serapan anggaran MBG ini turut mendorong lonjakan belanja negara yang tergolong produktif. Menurutnya, hingga akhir triwulan II-2026, total realisasi belanja negara menyentuh Rp1.656 triliun, atau tumbuh 17,8 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).
“Realisasi belanja dipengaruhi oleh pelaksanaan program MBG, penyaluran bansos, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun, serta pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/8).
Kinerja belanja ini diimbangi oleh pencapaian positif di sisi penerimaan. Purbaya memaparkan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, mencetak pertumbuhan 21,4 persen (YoY). Kinerja ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan yang melonjak 24,6 persen (YoY) menjadi Rp1.035 triliun.
Sementara itu, untuk menopang defisit, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp452,0 triliun atau tumbuh 59,4 persen (YoY). Merespons hal ini, pemerintah memastikan kondisi APBN masih berada dalam batas aman. Purbaya merujuk pada rasio utang pemerintah yang mencapai 40,54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025, yang dinilai masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen PDB sesuai amanat undang-undang.
Dia menegaskan, pembiayaan melalui instrumen utang dikelola secara terukur dan berhati-hati. Strategi pembiayaan selalu memperhatikan kondisi likuiditas pemerintah, optimalisasi kas, serta dinamika di pasar keuangan.
“APBN tetap dioptimalkan untuk berperan sebagai shock absorber, agent of development dan protecting the poor,” ujar Purbaya.