Menhub Mengaku Belum Tahu Wacana Pemindahan Pintu Masuk Impor

07 Nov 2024, 06:47 WIB

Eko Wahyudi

Pelabuhan peti kemas. (dok. DP World)

Intinya sih...

Rencana pemindahan dilayangkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sejak pertengahan tahun ini.
Pemerintah berencana memindahkan pintu masuk barang impor ke tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Sorong, Bitung, dan Kupang.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengaku belum mengikuti pembahasan tentang pemindahan pintu masuk produk impor terhadap komoditas tertentu, sehingga dia belum mengantongi informasi apa pun mengenai hal tersebut.

Rencana pemindahan itu diajukan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sejak pertengahan tahun ini sebagai buntut dari maraknya barang impor ke Indonesia.

"Saya belum dengar sebelumnya terkait pemindahan pelabuhan produk impor tersebut," kata Dudy usai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (6/11).

Dudy belum satu bulan menjadi Menhub setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Minggu (20/10). Sebelumnya dia merupakan Komisaris PLN.

Pemerintah melalui Kemenperin dan Kemendag berencana memindahkan pintu masuk barang impor ke tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, dan Pelabuhan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rentan terpaan barang impor murah

Beberapa komoditas yang menjadi prioritas dalam program pemindahan entry point tersebut antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan langkah tersebut untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor.

Agus menjelaskan bahwa komoditas tersebut diprioritaskan karena sektor-sektor ini rentan terhadap barang impor murah dan ilegal. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat posisi industri manufaktur domestik, salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.

Selain langkah pengalihan pintu impor, pemerintah juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

RPP ini akan memberikan kepastian pasokan gas dengan harga kompetitif bagi sektor manufaktur.Ia menambahkan kebijakan ini diharapkan menjadi game changer yang akan mendorong kinerja industri yang bergantung pada pasokan gas.

“Dalam RPP gas bumi, akan diatur penggunaan gas untuk energi, termasuk listrik, demi keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ujar Agus.