Pemerintah Izinkan 96 Kapal Pengangkut Batu Bara Kembali Berlayar

Dalam kesempatan itu, Ridwan juga menuturkan dua alasan utama pemerintah melarang ekspor batu bara pada 1-31 Januari 2022. Pertama, untuk menghentikan pengoperasian tongkang dan vessel, sehingga pemerintah bisa mengerahkan kapal-kapal pengangkut itu ke 17 PLTU yang mengalami krisis pasokan batu bara.

Kedua, agar memudahkan pemerintah dalam memenuhi pasokan batu bara dalam negeri terlebih dahulu, meski perusahaan yang memenuhi ketentuan DMO ikut jadi sasaran. "Larangan ekspor ini sifatnya sementara dan manajemennya kondisi darurat untuk menjamin pasokan batu bara dalam negeri," ujar Ridwan.

Di luar itu pemerintah juga telah mengizinkan 139 perusahaan tambang batu bara untuk kembali melakukan kegiatan ekspor batu bara ke luar negeri.

Ridwan mengungkapkan pihaknya sudah memproses Keputusan Menteri ESDM tentang pedoman pelarangan penggunaan batu bara ke luar negeri dan pengenaan denda, termasuk mencabut larangan ekspor bagi perusahaan-perusahaan PKP2B/IPUK yang sudah memenuhi 100 persen atau lebih DMO.

"Per hari ini terhadap 139 perusahaan batu bara yang telah memenuhi kewajibannya lebih dari 100 persen sudah tidak lagi dilarang untuk melakukan ekspor," tandasnya.